Jawab Pandangan Fraksi PKS, Bupati Sumbawa Tegaskan Komitmen Transparansi, Genjot PAD, hingga Atasi Kelangkaan LPG

Jawab Pandangan Fraksi PKS, Bupati Sumbawa Tegaskan Komitmen Transparansi, Genjot PAD, hingga Atasi Kelangkaan LPG

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan memaksimalkan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin (13/7/2026).

Sidang Paripurna yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbawa ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala OPD lingkup Pemkab Sumbawa.

Dalam pengantarnya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan dan anggota dewan. Ia memandang seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi sebagai masukan yang sangat berharga demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tahun berjalan.

Secara berurutan, Bupati memberikan jawaban terperinci atas catatan dan pertanyaan yang dilayangkan oleh setiap fraksi, dimulai dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bupati menjawab secara mendalam.

Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pandangan umum, pertanyaan, serta saran konstruktif dari Fraksi PKS. Bagi pemerintah daerah, hal ini merupakan wujud nyata dari kepedulian dan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Sinergi Opini WTP dan Komitmen Fiskal

Pemda Sumbawa secara khusus berterima kasih atas apresiasi Fraksi PKS terhadap raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Bupati menegaskan bahwa capaian prestisius ini adalah buah dari sinergi yang kuat antara Pemda dan DPRD dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.

 "Kami berkomitmen penuh melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan kontribusi besar dan manfaat nyata bagi rakyat Sumbawa," ujar Bupati.

Menjawab pertanyaan Fraksi PKS mengenai postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi penguatannya, Bupati memaparkan bahwa dari total realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp 2,374 Triliun kontribusi PAD tercatat sebesar Rp 242,9 Miliar atau sekitar 11,29 persen. Sumber pendapatan ini ditopang oleh sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Ke depan, Pemkab Sumbawa bersama instansi pemungut seperti Bapenda, RSUD, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta sektor koperasi, akan terus memperkuat langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi utama yang sedang dan sudah berjalan di antaranya:

Mengintegrasikan sistem pembayaran digital untuk meminimalkan kebocoran, Perluasan Basis Pajak & Optimalisasi Aset, Mendata ulang potensi objek pajak baru dan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang tidur.Penambahan Tenaga Kontrak Sementara. Menempatkan personel tambahan di Bapenda guna meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak di lapangan.

Klarifikasi Serapan APBD dan Silpa

Terkait catatan Fraksi PKS mengenai serapan APBD yang dinilai belum maksimal, Bupati menjelaskan bahwa realisasi belanja daerah yang mencapai 92,9 persen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis:

 1. Sisa Belanja Pegawai. Banyaknya formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terpenuhi dan posisinya belum terisi hingga akhir tahun anggaran.

 2. Keterlambatan Proyek Fisik:Adanya beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum dapat dirampungkan 100% hingga akhir tahun.

 3. Efisiensi Belanja Tidak Terduga (BTT): Pemda menganggarkan dana BTT yang cukup besar sebagai antisipasi darurat, namun bersyukur tidak perlu menggunakannya secara penuh.

Sedangkan untuk besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), hal itu dipengaruhi oleh realisasi PAD yang berhasil melampaui target, serta adanya sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik yang secara aturan tidak bisa dialihkan ke pos belanja lainnya. Selain itu, terdapat penundaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) akibat kendala teknis administrasi. Pemda berkomitmen menjadikan evaluasi ini sebagai pelajaran berharga agar kualitas belanja daerah semakin efektif ke depan.

Mengatasi Sengkarut dan Kelangkaan LPG 3 Kg

Fraksi PKS juga menyoroti masalah distribusi LPG. Bupati mengungkapkan bahwa kebutuhan daerah mencapai 1,9 juta tabung per tahun. Keterbatasan kuota inilah yang kerap memicu kelangkaan di masyarakat dan memicu oknum menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di atas standar. Kondisi ini diperparah oleh adanya kelompok masyarakat mampu yang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, padahal mereka tidak berhak.

Di sisi lain, pasokan LPG non-subsidi juga terhambat masalah logistik, yang sangat bergantung pada kelancaran arus transportasi laut rute Tano – Kayangan (PP).

"Jujur saja, dalam beberapa waktu terakhir terjadi hambatan penyeberangan. Namun kami sudah berkoordinasi secara intensif, termasuk mengawal proses migrasi penggunaan tabung Bright Gas dari warna biru ke pink," jelas Bupati.

Sebagai langkah penanganan cepat, Pemkab Sumbawa terus menurunkan Satgas Ketahanan Pangan dan Energi untuk melakukan pengawasan ketat, serta mempercepat program OVOO (One Village One Outlet) agar distribusi pangkalan gas bisa menyentuh seluruh desa secara merata. Pemda juga menyambut baik usulan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung yang disarankan oleh fraksi.

Menanggapi aspirasi mengenai peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan, Bupati mengimbau seluruh Kepala OPD dan ASN yang masih menggunakan kendaraan dinas atau pribadi di luar wilayah untuk segera melakukan mutasi plat nomor.

"Pemerintah menyambut baik usulan ini. Saya telah memulai gerakan ini dari diri saya sendiri untuk memutasi plat kendaraan lain menjadi plat EA (Sumbawa), dan ini harus diikuti oleh seluruh ASN," himbauanya. (AM)