Demam ASN: Ketika Negara dan Politik Menjadi Magnet Karier

Demam ASN: Ketika Negara dan Politik Menjadi Magnet Karier

Oleh. Asmediati 

Bangsa ini tengah terseret dalam demam yang unik: semua orang ingin menjadi ASN atau PPPK. Fenomena ini bukan sekadar pilihan karier, tapi manifestasi rasional warga menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik.

Sementara sektor swasta berjuang inovasi, pendidikan formal kita sejak awal menyiapkan generasi untuk jalan aman birokrasi. Kreativitas? Entrepreneurship? Eh, itu seperti pelajaran sejarah yang hampir tidak pernah diuji di lapangan.

Faktanya, minat anak muda ke ASN tinggi bukan karena idealisme pelayanan publik, tapi karena jaminan job security. PHK? Kontrak habis? Gaji tidak dibayar tepat waktu? Di sektor swasta, risiko itu nyata.

Ditambah lagi, jaminan pensiun dan gaji tetap menjadi daya tarik utama. Bayangkan, seseorang rela menunggu bertahun-tahun hanya untuk aman di usia muda. Rasional? Sangat. Produktif? Hanya sedikit yang peduli.

Gengsi sosial juga tidak bisa diremehkan. Menjadi ASN masih dianggap simbol status: anak diterima PNS, keluarga bangga; lingkungannya mengangguk hormat. Ini bukan soal pelayanan, tapi soal pengakuan sosial.

Sistem pendidikan kita diam-diam menguatkan fenomena ini. Dari SD hingga universitas, nilai kepatuhan dan sertifikasi lebih diutamakan daripada kreativitas dan produktivitas. Jadi wajar, generasi muda tumbuh dengan mindset: “Kalau bukan ASN, masa depan tidak pasti.”

Di sisi lain, negara membuka formasi CPNS/PPPK ratusan ribu kursi setiap tahun. Efek psikologisnya jelas: “Negara memberi jalan, berarti ini jalur realistis untuk sukses.”

Tetapi ada yang lebih gelap. Status honorer dan calon PPPK—jutaan orang—menjadi sandera politik. Janji PPPK dijadikan alat tekanan, kontrak diperpanjang atau dipotong untuk loyalitas politik lokal.

Fenomena ini disebut dalam literatur internasional sebagai clientelistic employment: pegawai publik menjadi instrumen politik elektoral, bukan sekadar pelayan masyarakat.

Akibatnya, talenta terbaik lari ke birokrasi, bukan ke sektor produktif. Pasar kerja swasta stagnan, inovasi tersendat, dan negara harus menanggung beban gaji serta pensiun massal.

Kalau semua orang ingin menjadi ASN, bayangkan: negara bakal gemuk di papan administrasi, tapi miskin di produksi dan inovasi. Ironis, tapi sangat logis.

Kita juga bisa menyorot birokrasi sebagai jalan aman: meski kaku, lamban, dan kurang inovatif, tetap menjadi pilihan karena jaminan hidup lebih penting daripada produktivitas.

Pendidikan formal, kebijakan negara, dan tekanan politik lokal bersatu menciptakan lingkaran setan demam ASN. Tidak ada satu pun faktor yang netral—semua saling memperkuat.

Honorer, calon PPPK, dan ASN muda tersandera oleh sistem. Mereka bekerja bukan karena aspirasi produktif, tetapi karena takut kehilangan penghidupan. Status mereka juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral.

Kritik satirnya: negara secara implisit melatih generasi untuk menjadi pelayan birokrasi yang loyal secara politik, bukan wirausahawan atau inovator yang bebas.

Dan lucunya, semua ini dianggap normal. Kebijakan membuka peluang, pendidikan menyiapkan jalur, dan politik memanfaatkan status. Semua pihak tersenyum, kecuali generasi produktif yang tersingkir.

Jika tidak diubah, demam ASN akan terus membius generasi muda. Negara akan penuh papan administrasi, honorer tersandera, dan produktivitas nasional tetap stagnan.

Jadi mari kita renungkan: ASN memang penting, tapi jika setiap warga bercita-cita menjadi ASN karena takut risiko, kita sedang membangun negara gemuk birokrasi, miskin inovasi, dan dipandu oleh politik kekuasaan.[AM]