Soroti SILPA Rp201,68 Miliar, Fraksi PDI Perjuangan Tegaskan APBD harus dapat Membawa Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Soroti SILPA Rp201,68 Miliar, Fraksi PDI Perjuangan Tegaskan APBD harus dapat Membawa Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Kamis 9 Juli 2026, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan kritis dan strategis. Walau mengapresiasi pencapaian realisasi pendapatan daerah yang menembus Rp2,374 triliun (101,28%) serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, fraksi PDIP ini mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri.

"WTP bukanlah ukuran keberhasilan pembangunan. WTP hanya mengukur kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan mengukur seberapajauh rakyat telah menikmati hasil pembangunan. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika APBD mampu menghadirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan petani-nelayan, dan menurunkan kemiskinan," tegas jubir Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Sawitra

Fraksi PDI Perjuangan membedah laporan pertanggungjawaban APBD 2025 ke dalam beberapa poin yaitu Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi SDA.

Fraksi PDIP melihat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan lompatan signifikan dari sektor produktif baru. Menurunnya dana transfer pusat harus dijadikan momentum membangun kemandirian fiskal.

Fraksi PDIP mengingatkan potensi SDA Sumbawa yang melimpah (tambang, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata) belum tecermin pada kas daerah. "Jangan sampai tanah Sumbawa kaya, tetapi kas daerah tetap miskin," ujar Hj Jamila.

Fraksi memberikan beberapa saran dan masukan seperti Penguatan pengawasan aktivitas pertambangan, ketepatan Dana Bagi Hasil (DBH), serta perluasan basis PAD lewat digitalisasi.

Terhadap evaluasi Serapan Belanja dan SILPA Tinggi. Realisasi belanja daerah yang tertahan di angka 92,93% berimplikasi pada sisa anggaran yang membengkak. Fraksi PDIP menyoroti nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp201,68 miliar.

 Angka SILPA yang besar dinilai sebagai bentuk ketidakoptimalan program. Di saat masyarakat menjerit membutuhkan perbaikan jalan, irigasi, air bersih, dan bantuan pertanian, anggaran justru mengendap. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diminta mengoreksi kualitas perencanaan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

Sebagai daerah agraris, APBD dituntut lebih berpihak pada petani. Fraksi PDI Perjuangan menilai arah pembangunan selama ini terlalu berorientasi pada jumlah produksi (hulu) ketimbang nilai tambah (hilir). Pemerintah Daerah didesak menyusun roadmap hilirisasi agar petani tidak sekadar menjual gabah kering dan peternak tidak sekadar menjual sapi hidup.

Fraksi mengusulkan dua indikator baru keberhasilan fisik daerah, yaitu peningkatan Persentase Jalan Usaha Tani Mantap dan Persentase Jaringan Irigasi Mantap yang dianggap jauh lebih menyentuh kebutuhan rill masyarakat bawah.

Fraksi PDI Perjuangan secara terbuka menyoroti masifnya pertumbuhan ritel/minimarket modern di Sumbawa. Tanpa menolak investasi, fraksi mendesak pemerintah bertindak tegas agar warung-warung kecil milik warga tidak tersingkir. Mereka menuntut adanya evaluasi izin, penataan zonasi yang ketat, serta kewajiban penyediaan ruang minimal bagi produk UMKM lokal.

Tak luput,Fraksi PDIP memberikan Rapor Merah BUMD. Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD dinilai masih jauh dari harapan. Fraksi menegaskan BUMD dilarang keras hanya menjadi tempat menghabiskan penyertaan modal pemerintah l, melainkan wajib mencetak laba, dividen, dan membuka lapangan kerja. Audit kinerja menyeluruh pun mutlak diperlukan.

Reformasi Birokrasi: Dari Budaya Administratif ke Budaya Kinerja

Menutup pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Sumbawa melakukan evaluasi berbasis kinerja secara objektif kepada seluruh pimpinan OPD. OPD yang inovatif harus diberi penghargaan (reward), sementara yang gagal mencapai target harus dievaluasi secara berkala.

"Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan administratif di atas kertas, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa," pungkas Sawitra

Adapun pimpinan dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa adalah Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. (Pelindung/Penasihat), I Nyoman Wisma, S.I.P. (Ketua), H. Jabir, S.Pd.(Sekretaris) I Ketut Sawitra (Bendahara/Anggota) Hj. Jamila, S.Pd.SD. (Wakil Ketua/Anggota) (am)