Soroti APBD 2024: Fraksi Demokrat PPP Pembangunan Desak Tindak Lanjut Temuan BPK, Prioritaskan Pendidikan Hingga Isu Tambang

Soroti APBD 2024: Fraksi Demokrat PPP Pembangunan Desak Tindak Lanjut Temuan BPK, Prioritaskan Pendidikan Hingga Isu Tambang

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dengan Syaipul Arifsebagai juru bicara Fraksi Demokrat PPP Pembangunan.

Hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran pejabat pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat.

Apresiasi WTP, Namun Temuan BPK Wajib Ditindaklanjuti

Fraksi Demokrat PPP Pembangunan (DPPP) mengawali pandangan umumnya dengan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan mengapresiasi penjelasan Bupati Sumbawa terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Fraksi DPPP mengakui bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat) dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun, Fraksi DPPP menegaskan bahwa predikat WTP yang menyertakan catatan-catatan penting dari BPK tidak boleh diabaikan. "Atas kejadian tersebut menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan DPRD," tegas Syaipul Arif. Fraksi DPPP secara lugas mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Daerah untuk memastikan tindak lanjut dari temuan BPK RI tersebut, agar tidak terulang lagi di tahun mendatang.

Sorotan Kritis dan Harapan Fraksi DPPP di Berbagai Sektor

Fraksi DPPP memandang bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar rutinitas penyampaian angka, melainkan bentuk tanggung jawab Bupati Sumbawa kepada seluruh masyarakat dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Fraksi mengharapkan Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi keterlambatan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan ketimpangan belanja langsung dan tidak langsung.

Beberapa poin krusial yang disoroti Fraksi DPPP meliputi:

1. Bidang Pendidikan: Fraksi menyoroti permasalahan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang belum optimal. Meskipun ada jalur afirmasi, mutasi, prestasi, dan domisili, masih banyak lulusan SD yang tidak tertampung di SMP terdekat sesuai domisili, seperti kasus di SMPN 1 Lab. Badas. Fraksi mendesak Bupati melalui dinas terkait untuk meninjau dan mengevaluasi kembali proses PSB yang sedang berlangsung agar tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala jarak atau biaya.

2. Bidang Kesehatan: Menekankan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan, Fraksi berharap fasilitas Puskesmas memadai, didukung tenaga medis kompeten, dan memastikan pelayanan kesehatan, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), menjadi perhatian serius. Ini termasuk ketersediaan air bersih dan tenaga medis terampil.

3. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat:

Kelangkaan LPG 3 KG: Mengapresiasi rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) LPG 3 KG gabungan TNI-POLRI dan OPD terkait, Fraksi berharap Satgas ini dapat mempercepat penyaluran, mencegah spekulasi harga, dan meningkatkan transparansi.

Perhatian Atlet Berprestasi: Fraksi meminta Bupati untuk lebih memperhatikan kesejahteraan atlet-atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Sumbawa di berbagai tingkatan, bukan hanya menuntut latihan keras tanpa memperhatikan pengorbanan mereka.

Pengelolaan Sampah: Menyoroti pemanfaatan TPA yang belum optimal dan masih banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan, Fraksi meminta ketegasan Pemkab kepada Kepala Desa untuk tidak membiarkan masyarakat membuang sampah sembarangan dan memfungsikan TPA yang sudah ada.

Penanggulangan Kebakaran: Dengan seringnya musibah kebakaran, Fraksi menilai perlu adanya upaya pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat dalam perlindungan bencana dengan fokus pada manajemen risiko, bukan hanya tanggap darurat, serta segera mendirikan Posko Siaga Damkar dengan fasilitas maksimal.

4. Bidang Infrastruktur: Fraksi mengapresiasi alokasi DAK Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp320 miliar untuk tiga ruas jalan di wilayah selatan (Batu Dulang–Tepal, Tepal-Batu Rotok, dan Lenangguar-Teladan). Namun, Fraksi DPPP mengingatkan agar Pemda juga memperhatikan serius kondisi jalan rusak parah di wilayah lain seperti Ropang, Orong Telu, Lape, dan Moyo Hilir. Fraksi meminta evaluasi kembali alokasi anggaran Rp320 miliar agar perbaikan jalan dapat dilakukan secara inklusif, berkeadilan, dan proporsional di seluruh wilayah yang membutuhkan, termasuk jalan dalam Kota Sumbawa Besar.

5. Bidang Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral:

Kontribusi PT. Sumbawa Jutaraya (PT. SJR): Fraksi mempertanyakan kontribusi, produksi, dan CSR PT. SJR yang beroperasi di Sumbawa, mendesak adanya dampak positif bagi masyarakat.

Pemberdayaan Pengusaha dan Tenaga Kerja Lokal: Fraksi menekankan Pemda harus menjadi fasilitator dan meminta komitmen perusahaan tambang untuk memberdayakan pengusaha dan tenaga kerja lokal.

Sikap Tegas Terhadap PT. Amman Nusa Tenggara (PT. AMNT): Fraksi DPPP menegaskan Pemda Sumbawa harus bersikap tegas atas rencana PT. AMNT membangun conveyor menuju Batuhijau. Fraksi meminta Pemda memiliki daya tawar dan tidak serta merta menyetujui rencana yang dapat mengorbankan kepentingan masyarakat Sumbawa, serta memastikan kepentingan masyarakat dan perusahaan berada di titik tengah (balance). Fraksi juga menyayangkan Bupati Sumbawa yang belum mengambil sikap atas keberadaan perusahaan tambang di Dodo-Rinti.

Mengakhiri pemandangan umumnya, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mengajak seluruh komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan untuk bersama-sama mengawal dan mensukseskan pembangunan daerah demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. Fraksi berharap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 dapat disetujui dan ditetapkan melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa pada sidang-sidang lanjutan.

Pandangan umum Fraksi Demokrat PPP Pembangunan disampaikan oleh Ketua merangkap Anggota H. Zainuddin Sirat, Wakil Ketua merangkap Anggota Sri Wahyuni, S.AP., Sekretaris merangkap Anggota Syaipul Arif serta anggota Juliansyah, S.E., Sri Hastuti, dan Ahmad Nawawi. (AM)