Sapi Betina Adalah Aset Populasi, Ridwan SP MSi Desak Pembentukan Tim Terpadu Berantas Mafia Ternak Ilegal

Sapi Betina Adalah  Aset  Populasi, Ridwan SP MSi Desak Pembentukan Tim Terpadu Berantas Mafia Ternak Ilegal

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 26 Februari 2026– Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Ridwan, SP., M.Si., mengeluarkan pernyataan tegas menyusul maraknya penyelundupan ternak, khususnya sapi betina produktif dan pedet, dari Kabupaten Sumbawa. Dalam rapat koordinasi strategis di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Kamis (26/2), Ridwan menekankan bahwa daerah tidak boleh lagi "kecolongan" aset yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Bagi Ridwan, isu pengiriman ternak ilegal bukan sekadar masalah administrasi, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan populasi ternak Sumbawa yang dikenal sebagai lumbung nasional.

Ridwan sepakat dengan kekhawatiran otoritas veteriner yang mengibaratkan sapi betina sebagai "mesin" produksi. Jika pengiriman ilegal betina produktif terus dibiarkan mengalir keluar melalui pintu-pintu tikus maupun pelabuhan resmi tanpa dokumen, maka masa depan peternakan Sumbawa berada di ambang kepunahan.

"Betina produktif itu mesinnya. Kalau mesin kita habis dikirim keluar secara ilegal, apa lagi yang tersisa untuk anak cucu kita di Sumbawa? Ini bukan hanya soal hewan, ini soal kedaulatan ekonomi daerah dan penyelamatan PAD," tegas Ridwan di hadapan jajaran Pemprov NTB dan Disnakeswan Sumbawa.

Merespons keluhan Disnak Sumbawa mengenai keterbatasan personel pasca-seleksi P3K, Ridwan memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Tim Pengawasan Terpadu. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa tim ini harus memiliki taji dan koordinasi yang tidak terputus.

Ridwan meminta otoritas Karantina (BKHIT), Kepolisian, dan Dinas Teknis tidak berjalan sendiri-sendiri. "Karantina harus menjadi titik tekan utama. Jika ditemukan hewan tanpa dokumen resmi, jangan dipulangkan begitu saja ke pemiliknya tanpa proses hukum, segera koordinasi dengan dinas," ujar Ridwan yang juga Anggota Fraksi PKB ini.

Ia mendorong adanya penganggaran khusus untuk mobilisasi ternak hasil tangkapan menuju holding ground (kandang penampungan).

Ridwan menyoroti risiko hilangnya ternak sitaan di lokasi penampungan jika tidak dijaga oleh personel keamanan yang memadai.

Di tengah persiapan Idul Adha 2026 yang diprediksi memiliki perputaran ekonomi mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun di NTB, Ridwan mengingatkan bahwa manajemen profesional adalah kunci. Dengan kuota pengeluaran ternak Sumbawa sebesar 17.000 ekor tahun ini, ia meminta digitalisasi melalui aplikasi Simlantaskwan benar-benar dimanfaatkan untuk menutup celah pungli dan makelar ilegal.

"Kami mengapresiasi langkah sigap Pemprov NTB dalam memfasilitasi kebutuhan armada dan digitalisasi ini. Namun, pengawasan di lapangan adalah harga mati. Jangan sampai pengusaha yang taat prosedur justru kalah bersaing dengan 'tengkulak' nakal yang menyelundupkan sapi lewat jalur belakang," tambah legislator dari Komisi II tersebut.

Negara harus hadir. Kita harus memajukan ekonomi Sumbawa, dan itu hanya bisa terjadi jika regulasi kita dihormati dan aset ternak kita terlindungi dengan baik," pungkasnya. (AM)