Selamatkan "Mesin" Populasi: Disnak Sumbawa Usulkan Pembentukan Tim Terpadu Berantas Penyelundupan Ternak

Selamatkan "Mesin" Populasi: Disnak Sumbawa Usulkan Pembentukan Tim Terpadu Berantas Penyelundupan Ternak

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Maraknya pengeluaran ternak secara ilegal, terutama sapi betina produktif dan pedet (anak sapi), menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan populasi ternak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. Merespons hal tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kabupaten Sumbawa mengusulkan pembentukan Tim Pengawasan Terpadu.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnak Sumbawa, drh. Rini Handayani, M.Si, mengungkapkan bahwa pengawasan di pintu-pintu keluar seperti Pelabuhan Poto Tano saat ini belum optimal. Penyebab utamanya adalah krisis personel akibat kebijakan seleksi P3K yang mengurangi jumlah tenaga lapangan.

"Kami tidak sanggup menjaga wilayah Barat dan Timur selama 24 jam penuh dengan personel yang sangat terbatas. Oleh karena itu, Tim Pengawasan Terpadu sangat mendesak untuk dibentuk," ujar drh. Rini.

Sapi Betina: "Mesin" yang Harus Dijaga

Salah satu perhatian utama adalah penyelundupan sapi betina produktif. Drh. Rini mengibaratkan ternak betina sebagai "mesin" produksi. Jika pengiriman ilegal ini terus dibiarkan, populasi ternak di Sumbawa terancam punah.

"Betina itu mesinnya. Kalau mesinnya habis, apa lagi yang akan kita kerjakan di sini? Kita harus tegas mengatur pengeluaran ini demi masa depan peternakan kita," tegasnya.

Dukungan Legislatif dan Sinergi Antarinstansi

Usulan ini mendapat dukungan kuat dari Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Ridwan, SP.MSi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Disnak, pihak Karantina, dan Kepolisian.

"Karantina harus menjadi titik tekan utama. Jika ditemukan hewan tanpa dokumen resmi, segera koordinasi dengan dinas teknis. Jangan sampai ada komunikasi yang terputus," ujar Ridwan. Ia juga mendorong penganggaran khusus untuk tim pengawas agar ternak hasil tangkapan dapat diamankan dengan layak di holding ground.

Di sisi lain, para pelaku usaha dan asosiasi menyoroti kendala teknis di lapangan. Ketua PEPEHANI, Indra Majid, serta perwakilan Asosiasi Pedagang Peternak Hewan (AP2H), Fatahollah MS, mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap oknum "tengkulak" nakal.

Beberapa poin krusial yang disoroti yakni terkait biaya operasional. "Belum adanya anggaran khusus untuk mobilisasi ternak hasil tangkapan menuju holding ground" ujar Indra

Demikian pula Fatahollah mendesak pemerintah untuk memproses pelanggaran hingga ke pengadilan sesuai Perda/Perbup yang berlaku, bukan sekadar mengembalikan ternak ke pemiliknya.

Kepala UPT Puskeswan Kecamatan Alas Abdul Kadir SPt menekankan Keamanan. " Memang benar sering terjadi penangkapan ternak selundupan diatas truk di pelabuhan Poto Tano tanpa surat ternak yang sah. Sehingga saat itu ternak dikembalikan ke pemiliknya atau ke holding ground di Sumbawa. Sehingga disinilah letak permasalahan lanjutan dari penindakan seperti ini, perlu anggaran mobilisasi dan juga  jaminan keamanan di lokasi penampungan (holding ground) agar ternak sitaan tidak hilang atau disalahgunakan" jelasnya.

Diketahui bahwa Kabupaten Sumbawa mendapatkan Kuota 17.000 Ekor.Dengan target pengeluaran ternak sebesar 17.000 ekor tahun ini, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. 

"Pembentukan tim terpadu ini diharapkan bukan hanya menutup celah kebocoran PAD, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan bagi masyarakat dan pengusaha yang selama ini taat pada prosedur legal" pungkas Abdul Kadir. (AM)