Optimalkan Potensi Ekonomi Rp1 Triliun, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa Perkuat Strategi Pengiriman Ternak Idul Adha 2026

Optimalkan Potensi Ekonomi Rp1 Triliun, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa Perkuat Strategi Pengiriman Ternak Idul Adha 2026

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id   – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar rapat koordinasi guna mematangkan kesiapan pengiriman hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa, Kamis (26/2/2026), fokus pada antisipasi penumpukan logistik dan penguatan tata niaga ternak.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Disnakeswan NTB Nomor 500.7.2/205/2026 terkait antisipasi lalu lintas ternak. Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran otoritas veteriner, Bappeda Litbang, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT), Komisi II DPRD Sumbawa, hingga asosiasi pengusaha ternak (PEPEHANI dan AP2H).

 Cegah Penumpukan di Pelabuhan

Kepala Disnakeswan Provinsi NTB Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev. menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kendala logistik, seperti penumpukan truk di Pelabuhan Gili Mas dan Lembar yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, tidak terulang kembali. Sebagai solusi, pemerintah telah mengusulkan penambahan armada kapal pengangkut ternak kepada Kementerian Perhubungan RI, termasuk optimalisasi trayek melalui Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Badas.

"Kami telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus dan mengatur skema pergerakan truk pengangkut dari daerah asal secara lebih ketat untuk menjamin efisiensi di pelabuhan," ungkapnya dalam arahan pembuka.

Dampak Ekonomi dan Peran Strategis Sumbawa

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Dr. Basuki, memaparkan bahwa sektor peternakan menjelang Idul Adha memiliki nilai strategis dengan perputaran ekonomi mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun. Menurutnya, potensi besar ini memerlukan manajemen profesional agar memberikan dampak maksimal bagi daerah.

Senada dengan hal itu, Tim  Ahli Gubernur Bidang Kelautan dan Perikanan, Prof. Dahlanuddin, PhD, menyoroti posisi Kabupaten Sumbawa sebagai lumbung ternak terbesar di NTB. "Dukungan kelancaran mulai dari proses pendaftaran hingga pengiriman sangat krusial. Pasar untuk ternak bakalan dan potong masih terbuka sangat luas di luar daerah," ujar putra daerah Sumbawa tersebut.

Digitalisasi Simlantaskwan dan Pengawasan Ketat

Dalam upaya modernisasi pelayanan, Pemprov NTB mewajibkan penggunaan aplikasi Simlantaskwan dan integrasi laporan ISIKHNAS. Pejabat Otoritas Veteriner menekankan bahwa pengambilan sampel darah harus mengikuti SOP ketat guna memastikan kesehatan hewan.

Di sisi pengawasan, Penanggung Jawab Satpel Pelabuhan Laut Badas (BKHIT NTB) memastikan kesiapan kandang penampung dan fasilitas uji PCR untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemeriksaan akan difokuskan pada kandang penampung pengguna jasa yang telah tersertifikasi.

Sinergi Regional dan Pemberantasan Ternak Ilegal

Rapat juga menghasilkan kesepakatan penting terkait pemerataan kuota, di mana jumlah ternak per izin dibatasi maksimal 200 ekor. Selain itu, disepakati kolaborasi antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB) dalam optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) serta pengadaan 1.000 ekor bibit bakalan untuk penggemukan.

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Ridwan, SP., M.Si., memberikan catatan tegas mengenai perlindungan aset daerah. "Pengawasan harus diperketat. Jangan ada lagi pengiriman ternak ilegal yang merugikan daerah. Kami mengapresiasi langkah sigap Disnakeswan NTB dalam memfasilitasi kebutuhan ini," tegasnya.

Pihak asosiasi pengusaha menyambut positif langkah digitalisasi ini dan berharap adanya percepatan pelayanan rekomendasi dari kabupaten lain di Pulau Lombok guna memperlancar distribusi sesuai jadwal yang ditetapkan. (AM)