Pansus DPRD Sumbawa Soroti Rendahnya PAD dari Pajak Galian C dan PBBP2

Pansus DPRD Sumbawa Soroti Rendahnya PAD dari Pajak Galian C dan PBBP2

Sumbawa.Amarmedia.co.id -  Rapat Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak galian C atau Mineral Batuan Bukan Logam (MBLB). Anggota DPRD Sukiman mempertanyakan langkah strategis Pemda dalam meningkatkan PAD dan mencegah kebocoran PAD.

"Apa treatment kebijakan yang diambil oleh Pemda melalui OPD ini dalam hal melakukan peningkatan dan mencegah terjadinya kebocoran daripada pendapatan tersebut? Contohnya pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Walet," tanya Sukiman kepada perwakilan Bapenda dalam rapat tersebut.

Anggota pansus DPRD lainnya, Adizul Syahabuddin, menyoroti capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2) yang hanya tercapai Rp. 3.9 M atau 58,32 % dari target Rp 6,7 M dan oenyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa tempat di Sumbawa sebagai upaya meningkatkan PAD, sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. "Wakil Bupati Sumbawa sebelumnya, Drs. H Mohamad Ansori, juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD" ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Witri Untari dari Bapenda menjelaskan upaya peningkatan pajak Sarang Burung Walet terus dilakukan dengan melakukan sosialisasi agar para. pengusaha sarang burung wallet mau melaporkan usahanya. "Banyak Sarang Burung Walet ini tersembunyi tempatnya, dan kami akui data mereka masih belum lengkap karenna mereka belum melaporkan kepada kami" imbuhnya 

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, Bapenda memprioritaskan penagihan PBB dengan nilai besar dan bekerja sama dengan BPD dalam pembayaran melalui QRIS. Peraturan Bupati (Perbup) turunan Perda terkait pajak dan retribusi juga telah ada dan disosialisasikan ke desa-desa.

Ketua Pansus Andi Rusni kembali menyoroti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut negara dan mempertanyakan alokasi dan dasar hukumnya. Dirinya juga meminta penjelasan terkait pajak galian C, termasuk potensi kurangnya sosialisasi dan besaran pajak.

"Kita bisa melihat pengusaha galian C sehingga bisa memproteksikan pendapatan. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Bapenda, PUPR kah?" tanya Andis 

Atas hal itu Kadis PUPR Dian Sidarta mendukung upaya peningkatan PAD dan atas penarikan pajak galian C. Dinas PUPR bersifat administratif berdasarkan kontrak proyek pemerintah. Ia juga menyinggung potensi pendapatan dari sengketa pajak PT Abipraya yang sedang dalam proses pengadilan. Terkait PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sistem informasi manajemen (SIM) sudah terkonsentrasi dan sosialisasi akan dilakukan terkait penghapusan PBG untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), meskipun aplikasi dari pusat belum diterapkan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga masih dikoordinasikan dengan pusat.

Diskusi kemudian mengerucut pada lemahnya penarikan pajak galian C di luar proyek pemerintah. Ketua Pansus Andi Rusni menyoroti banyaknya truk pengangkut galian C yang beroperasi setiap hari tanpa kejelasan kontribusi PAD. Kadis PU menjelaskan bahwa tupoksinya terbatas pada aspek administratif proyek pemerintah dan penarikan pajak PBG terkait izin PPG. Bapenda mengakui adanya perhatian khusus BPK terkait  transparansi pelaporan pembayaran pajak galian C oleh pengusaha, sehingga meminimalisir  terjadinya kebocoran.

Pansus DPRD mendesak Bapenda untuk mengambil langkah proaktif dalam pengawasan dan penarikan pajak galian C, termasuk potensi penempatan petugas di lapangan atau pemasangan kamera pengawas untuk memantau volume material yang keluar. Rendahnya realisasi pajak dari sektor batuan mineral bukan logam dan bantuan (hanya 45%) menjadi sorotan tajam. Bapenda menjelaskan upaya kerjasama dengan pemerintah desa dalam memantau dan melaporkan volume galian C, namun mengakui keterbatasan sumber daya pengawasan. DPRD mendesak adanya langkah yang lebih efektif untuk memaksimalkan potensi PAD dari sektor galian C. (AM)