Kritik Tajam PDI Perjuangan Terhadap RAPBD 2026 Sumbawa,Kemandirian Fiskal Jadi Sorotan Utama

Kritik Tajam PDI Perjuangan Terhadap  RAPBD 2026 Sumbaw, Kemandirian Fiskal Jadi Sorotan Utama

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 mendapat catatan kritis dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa. Dalam Sidang Paripurna Kedua pada Kamis, 20 November 2025, Fraksi yang diwakili oleh juru bicara Hj. Jamilah, S.Pd.SD., menyampaikan Pemandangan Umum yang menggarisbawahi kekhawatiran serius terkait penurunan pendapatan daerah dan lemahnya strategi kemandirian fiskal.

Tanda Bahaya Penurunan Pendapatan: Sumbawa Terlalu Bergantung Pusat

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas tema pembangunan 2026, namun mencermati adanya ketidakselarasan antara narasi dengan realitas anggaran. Fokus utama kritik adalah Penurunan Transfer Pusat Signifikan. Fraksi PDI-P mempertanyakan kesiapan Pemda menyikapi penurunan signifikan Dana Transfer dari Rp 2,126 Triliun menjadi Rp 1,568 Triliun (turun Rp 558,28 Miliar).

"Sumbawa tidak boleh selamanya menjadi 'daerah penerima', tanpa strategi kuat menuju kemandirian fiskal," tegas Hj. Jamilah.

Fraksi menilai penurunan total pendapatan daerah sebesar 22,82% (dari Rp 2,46 T menjadi Rp 1,89 T) sebagai wake-up call Desain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih normatif, tidak revolusioner.

Fraksi menyoroti potensi besar dari sektor Tambang/Minerba, Peternakan Sapi, Pariwisata Alam, Jasa Pelabuhan, dan optimalisasi aset daerah yang belum tergarap maksimal. "Jika daerah tidak berani meningkatkan PAD, maka rakyat akan terus menjadi korban ketika transfer pusat dipotong," tambahnya.

Dalam menanggapi Delapan Prioritas Pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung tema "Penguatan SDM dan Birokrasi Unggul", tetapi mencatat alokasi anggaran belum berpihak.Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,91 poin dan Kemiskinan 10,86% dinilai tidak akan tercapai tanpa keberpihakan anggaran signifikan pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Jaring Pengaman Sosial.

Terhadap kondisi infrastruktur jalan Data menunjukkan 52% jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak parah, sebuah ketimpangan yang menghambat distribusi hasil pertanian dan aksesibilitas layanan dasar. Fraksi meminta penguatan alokasi anggaran serius untuk infrastruktur desa, jaringan irigasi, dan jalan produksi. 

Untuk Belanja Daerah dan Defisit, Fraksi menilai Penurunan belanja daerah sebesar 21,79% (menjadi Rp 1,92 Triliun) tidak dijelaskan secara rinci pos mana yang dikurangi, sehingga rentan kehilangan akuntabilitas. Ketergantungan menutup defisit melalui SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) juga dinilai tidak mencerminkan perencanaan yang optimal.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan empat isu strategis yang membutuhkan kepastian kebijakan Pemda pada APBD 2026 yakni Kelanjutan pembangunan dan pemulihan aktivitas Pasar Utan harus dijadikan prioritas pemulihan ekonomi 2026, sebagai urat nadi ekonomi dan kontributor potensial PAD wilayah Barat.

Fraksi menegaskan bahwa masalah persampahan, yang berdampak pada kesehatan dan estetika, memerlukan respons kebijakan yang lebih tegas dan terintegrasi.

 Aktivitas ilegal di kawasan hutan penyangga Bendungan Beringin Sila dikhawatirkan mempercepat sedimentasi dan menurunkan umur teknis bendungan vital tersebut. Fraksi meminta penertiban ketat dan integrasi program rehabilitasi hutan dalam APBD 2026.

Dukungan Pemda Sumbawa kepada KONI untuk PORPROV 2026

Fraksi juga meminta dukungan anggaran maksimal untuk KONI Sumbawa dalam menghadapi PORPROV NTB 2026 yang digelar tersebar, menegaskan bahwa prestasi olahraga adalah investasi sosial dan martabat daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus kembali kepada rakyat dan tidak boleh digunakan untuk program seremonial atau kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan umum.(AM/Tim)