Fraksi Golkar Soroti Penurunan Anggaran dan Desak Penguatan Infrastruktur pada Paripurna APBD 2026

Fraksi Golkar Soroti Penurunan Anggaran dan Desak Penguatan Infrastruktur pada Paripurna APBD 2026

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id 20 November 2025 – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum kritis terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi Golkar menyoroti potensi "shock fiskal" akibat penurunan transfer pusat yang drastis, sekaligus mendesak percepatan penguatan infrastruktur pelayanan dasar di berbagai kecamatan.

Dalam Rapat Paripurna Kedua DPRD Sumbawa, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes dihadiri Waka Gitta Liesbano SH MKn dan Sekretaris Daerah Dr.H.Budi Prasetyo, juru bicara Fraksi Golkar, Muhammad Zain, S.IP, menyampaikan bahwa penurunan transfer pusat dari Rp2,126 triliun pada 2025 menjadi Rp1,568 triliun pada 2026—setara penurunan Rp558,283 miliar—merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pelayanan dasar daerah.

Strategi Adaptasi Fiskal dan Optimalisasi PAD

Menanggapi tantangan fiskal tersebut, Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah merumuskan strategi adaptif, termasuk memperkuat diversifikasi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi defisit, serta mengoptimalkan digitalisasi perpajakan dan pengelolaan aset, meningkatkan efisiensi belanja daerah, namun dengan catatan keras untuk tidak mengurangi alokasi bagi pendidikan dasar, infrastruktur pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan desa dan kecamatan.

"Juga meminta pemerintah menjelaskan sektor PAD yang masih lemah, serta rencana relokasi aset-aset daerah yang selama ini "tidur"ujar Rozy akrab disapa.

Meskipun menilai tema pembangunan 2026 "Penguatan SDM dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian Adil dan Berkelanjutan"sebagai progresif, Fraksi Golkar menekankan perlunya indikator yang lebih terukur, khususnya pada sektor kunci seperti pertanian, peternakan, UMKM, dan kelautan–perikanan.

Di sektor belanja, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian dan penanganan cepat yakni mendesak percepatan perbaikan jalan di kawasan Empang Bawa, Jotang, dan Ongko, serta ruas jalan Labuhan Kuris–Trata dan jembatan Kayu Madu.

Terhadap ancaman Isolasi.Fraksi Partai menyoroti kerusakan ruas jalan Lantung–Ropang yang terancam putus, berpotensi mengisolasi wilayah Ropang dan sekitarnya.

Demikian pula masalah di Utan, meminta penanganan serius terhadap penataan Pasar Utan, penanganan sampah, kerusakan hutan di sekitar Bendungan Bringin Sila, dan penanganan genangan air di ruas jalan negara sekitar Polsek dan Puskesmas Utan.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah mengambil langkah strategis terkait aktivitas PT AMNT di Sumbawa dengan mendorong percepatan eksploitasi AMNT Blok Dodo–Rinti serta peningkatan komitmen perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengusaha lokal serta mengusulkan pembangunan pabrik konsentrator di wilayah Dodo–Rinti sebagai langkah strategis yang dinilai mampu menjadi game changer bagi perekonomian masyarakat lingkar tambang.

Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya manajemen serius terhadap berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang masuk wilayah Sumbawa, seperti makan bergizi gratis, PKH, dan BPNT, serta mendorong pembentukan desk koordinasi PSN di tingkat daerah.

Menutup pandangannya, Fraksi Golkar berharap semua masukan dan pertanyaan yang disampaikan dapat menjadi landasan kebijakan pembangunan jangka menengah agar lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Sumbawa. (AM/Mustika)