Badai Fiskal Menerpa! Gelora Sumbawa Minta Pemda ‘Tancap Gas’ Digitalisasi PAD Setelah Transfer Pusat Anjlok Rp 558 M

Badai Fiskal Menerpa! Gelora Sumbawa Minta Pemda ‘Tancap Gas’ Digitalisasi PAD Setelah Transfer Pusat Anjlok Rp 558 M

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id –Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 yang menghadapi tekanan fiskal berat akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 558,283 Miliar, direspons cepat oleh Fraksi Partai Gelora Indonesia DPRD Sumbawa.

Dalam Laporan Pandangan Umum yang disampaikan juru bicara Fraksi, Sandi, S.Pd., MM, pada Sidang Paripurna Dewan, Kamis, 20 November 2025, Fraksi Gelora memberikan apresiasi atas adaptasi cepat Pemda, namun mendesak dilakukannya reformasi fiskal radikal untuk memutus ketergantungan pada Pusat.

Strategi Bertahan di Tengah Penurunan 22,82%

Fraksi Gelora mencatat bahwa RAPBD 2026 mengalami penurunan pendapatan total sebesar 22,82% (menjadi Rp 1,89 Triliun). Kondisi ini harus direspons bukan hanya dengan pemotongan, tetapi dengan penguatan pondasi ekonomi daerah.

"Kami menghargai langkah Pemerintah Daerah menyusun RAPBD tepat waktu meskipun menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar," ujar Sandi. "Namun, penurunan ini harus menjadi momentum 'tancap gas'untuk meningkatkan Kemandirian Fiskal melalui optimalisasi PAD."

Fraksi Gelora menekankan perlunya evaluasi komprehensif terhadap seluruh sumber PAD, khususnya melalui digitalisasi layanan pajak daerah dan retribusi, serta peninjauan ulang terhadap BUMD.

Fraksi Gelora menyetujui tema RKPD 2026, yaitu “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan.”Namun, mereka memberikan catatan keras terkait Belanja Daerah yang turun 21,79%.

Fraksi mendesak Pemda untuk memprioritaskan belanja mandatory seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar, meskipun terjadi pemangkasan anggaran. Fraksi Gelora secara eksplisit meminta Pemda mengurangi Belanja Non-Prioritas, khususnya kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, yang dinilai tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan.

Menyambut masuknya berbagai Program Strategis Nasional (PSN) seperti PKH, BPNT, dan Program Makan Bergizi Gratis, Fraksi Gelora meminta Pemda menyusun strategi konkret agar Sumbawa memperoleh manfaat maksimum dari program-program tersebut.

Dalam bidang pengentasan kemiskinan dan ekonomi masyarakat, Fraksi merekomendasikan Sinergi program pusat dan daerah, Pengembangan ekonomi lokal yang fokus pada UMKM, Koperasi, Pertanian, dan Perikanan dan memperluas akses pembiayaan dan pelatihan bagi masyarakat lapis bawah.

Fraksi Gelora juga mendesak percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital untuk mewujudkan birokrasi yang unggul, serta memperkuat mitigasi bencana dan ketahanan iklim.

"Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, diharapkan APBD 2026 mampu menjawab tantangan kondisi fiskal sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Tau dan Tana Samawa," tutup Sandi, sekaligus menegaskan kesiapan Fraksi Gelora untuk melanjutkan pembahasan RAPBD ke tahap berikutnya. (AM)