Peringatan Keras PKB: Utamakan Hak Dasar Rakyat!

Peringatan Keras PKB: Utamakan Hak Dasar Rakyat!

Fraksi Soroti Ancaman Isolasi Desa Hingga Krisis Air Bersih di Tengah Pemangkasan Anggaran

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna pada Kamis, 20 November 2025, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. Dari pihak Pemerintah Daerah, hadir Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo S.Sos MAP bersama Forkopimda dan kepala OPD.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sri Wahyuni, menyampaikan tanggapan fraksi yang menggarisbawahi urgensi APBD untuk benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terutama di tengah tekanan fiskal yang besar.

APBD 2026 menghadapi tantangan signifikan setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan efisiensi yang memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 558,283 Miliar.

Anggaran Pendapatan Daerah turun sebesar 22,82% (Rp 560,62 Miliar), diikuti penurunan Belanja Daerah sebesar 21,79% (Rp 534,62 Miliar).

Fraksi PKB mengapresiasi tema pembangunan "Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan," namun menekankan agar delapan program prioritas Pemda—mulai dari SDM unggul, penguatan budaya, hingga percepatan penurunan kemiskinan—tidak dijalankan secara seremonial dan harus memberikan dampak nyata.

Fraksi PKB secara spesifik mendesak Pemda memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang kritis dan berpotensi mengisolasi warga jika tidak segera ditangani diantaranya Jembatan Kayu Madu. " Jika jembatan di Desa Labuhan Sumbawa ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan satu dusun warga akan terisolir total" ujarnya 

Juga Jembatan Cinta, Penghubung antara Desa Kalimango dan Desa Baru Kecamatan Alas yang putus diterjang banjir sejak 2022 belum ada kejelasan pembangunan. Fraksi mendesak jembatan ini dibangun karena juga merupakan destinasi wisata potensial.

Terhadap Jalan Utama Meminta Pemda memprioritaskan perbaikan jalan SP Satu dan SP Dua Periode yang menjadi akses vital anak-anak SD dan SMP, serta jalan kabupaten SJN-Jotang, SJN Ongko, dan dalam wilayah Empang yang kondisinya memprihatinkan saat musim hujan.

Fraksi PKB juga menyoroti masalah pelayanan dasar yang harus menjadi kewajiban pemerintah. 

Terhadap Krisis Air Bersih, Fraksi mendesak Pemda dan PDAM membuat langkah strategis dalam pemenuhan air bersih. Kasus di Desa Labuhan Sumbawa di mana air PDAM tidak mengalir selama tujuh hari memaksa warga membeli air, menunjukkan perlunya solusi konkret untuk memastikan ketersediaan air bersih sebagai hak dasar, terutama dengan semakin bertambahnya perumahan BTN.

Masalah Persampahan. Fraksi meminta perhatian serius terhadap TPA Raberas dan TPA Lekong agar tidak ditutup Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak sesuai standar teknis. Selain itu, Fraksi mendesak pemerataan pembangunan TPA di Wilayah Timur Sumbawa.

Beberapa isu strategis lain yang menjadi perhatian Fraksi PKB meliputi Tenaga Kerja Lokal, Mendesak Pemda segera meng-upgrade sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap diserap oleh PT. Amman yang akan beroperasi di Elang dan Dodo Rinti.

Atas Tanah 50 Hektar, Meminta penjelasan Pemda mengenai nasib tanah seluas 50 hektar yang dibeli melalui mekanisme pinjaman yang saat ini terkesan terbengkalai dan tidak memberikan dampak produktif bagi daerah.

Fraksi PKB meminta kejelasan tentang sumber anggaran pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari untuk menghindari gesekan di masyarakat, mengingat baru satu koperasi yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Fraksi PKB menutup pandangan umumnya dengan penekanan agar Belanja-Belanja Penataan Bangunan di luar pemeliharaan ditahan dan difokuskan kepada infrastruktur dasar mengingat kondisi berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU).

Berikut adalah susunan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumbawa yang menandatangani Pemandangan Umum tersebut:

Ketua SRI WAHYUNI, Wakil Ketua | Sukiman K, S.Pd.I,Sekretaris | Ridwan, S.P., M.Si , Bendahara Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov (AM/Mustika)