Komisi II DPRD Sumbawa Soroti Potensi PAD: Dari Aset Labangka Hingga Digitalisasi Pajak

Komisi II DPRD Sumbawa Soroti Potensi PAD: Dari Aset Labangka Hingga Digitalisasi Pajak

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id– Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat kerja krusial guna membedah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan pengelolaan aset daerah, Rabu (7/1/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma SIP mengungkap sejumlah persoalan klasik mulai dari aset yang "hilang" secara administratif hingga kendala digitalisasi pajak.

Fokus utama rapat tertuju pada aset lahan eks KTM Labangka seluas 226 hektar. Nyoman Wisma menyuarakan kekhawatirannya atas indikasi penguasaan lahan oleh pihak ketiga tanpa kontribusi nyata ke kas daerah.

"Penting untuk mencermati status sertifikat kita. Jangan sampai aset ada, tapi daerah tidak mendapatkan apa-apa karena dikuasai oknum," tegas Nyoman.

Kabag Aset BPKAD, Ade Chandra, ST mengakui adanya kemacetan sewa sejak pandemi COVID-19. Dari potensi 104 penyewa, tercatat baru 3 orang yang aktif membayar. Kendala diperparah dengan sengketa batas lahan dan ketidaksinkronan data fisik. Camat Labangka mengungkapkan bahwa masyarakat masih menawar tarif sewa di angka Rp500 ribu per hektar, jauh di bawah ketetapan Perda sebesar Rp2 juta per hektar.

Selain Labangka, lahan di kawasan strategis Samota juga tak luput dari sorotan. Komisi II mempertanyakan aktivitas pertanian jagung di lahan Pemda

Di sektor pajak, meski realisasi pajak restoran dan rumah makan tahun 2025 melampaui target (di atas 170%), masalah kebocoran tetap menjadi atensi. Penggunaan Tapping Box dinilai belum optimal karena faktor kejujuran wajib pajak.

"Tahun 2026, kita dorong integrasi pembayaran non-tunai lewat QRIS yang langsung masuk ke rekening penampungan. Kita ingin transparansi penuh agar tidak ada celah bagi oknum," tambah Sekretaris Komisi II, H. Zohran, SH.

Sektor peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumbawa juga mendapat catatan. Kabid Peternakan, Drh. Rini, memaparkan kondisi fasilitas Holding Ground yang memprihatinkan, termasuk timbangan yang rusak.

Anggota Komisi II, Ridwan, menyayangkan kondisi ini. "Sapi-sapi kita menginap dengan biaya hotel tapi fasilitasnya miris. Timbangan harus digital agar akurat, jangan hanya pakai perasaan (kasat mata). Ini menyangkut kepercayaan pengusaha dan PAD," tandasnya.

Di akhir rapat, Komisi II DPRD Sumbawa mengeluarkan sejumlah kesimpulan dan catatan tegas agar ; Pemda melakukan pemetaan ulang dengan koordinat GPS di Labangka untuk memisahkan lahan Pemda dengan milik warga/tambak.

Demikian pula mendorong BPN menuntaskan 490 bidang tanah milik daerah yang belum bersertifikat.

Termasuk Modernisasi RPH. Alokasi anggaran untuk perbaikan RPH Lunyuk dan upgrade laboratorium agar uji klinis ternak tidak perlu lagi dikirim ke Bali.

"Kami ingin di bulan Maret nanti sudah ada perkembangan signifikan. Jangan sampai kita bicara aset luas, tapi realisasinya hanya angka khayalan," tutup Nyoman Wisma. (AM)