Komisi II DPRD Sumbawa Kaji Digitalisasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Surabaya

Komisi II DPRD Sumbawa Kaji Digitalisasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Surabaya

Surabaya.Amarmedia.co.id. – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta digitalisasi sistem pendapatan daerah.

Rombongan Komisi II dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, H.M. Berlian Rayes S.Ag., M.M. Inov, didampingi oleh pimpinan DPRD Gitta Lisbano, S.H., M.Kn., serta sejumlah anggota lainnya. Mereka diterima oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Kabid Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah M.RR Ekkie Noorisma A, S.E dan jajaran.

Dalam sambutannya, H.M. Berlian Rayes menyampaikan tujuan utama kungker untuk belajar. "Kami datang belajar menimba ilmu dan mengadopsi praktek terbaik yang telah diterapkan Bapenda Kota Surabaya. Kami menyadari bahwa optimalisasi PAD adalah kunci utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan" ucapnya. 

Kemudian lanjutnya, secara khusus yang ingin dipelajari adalah model kinerja berbasis teknologi informasi. Kami sangat tertarik untuk memahami bagaimana sistem IT di bapenda Surabaya dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja. Kami ingin mendalami bagaimana teknologi berperan dalam seluruh siklus pengelolaan pendapatan dari pendataan penetapan penagihan hingga pelaporan. 

Hal kedua adalah optimalisasi PBB P2. Kami ingin menggali strategi inovatif yang diterapkan terutama terkait penentuan nilai jual objek pajak yang akurat dan cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Ketua komisi II I Nyoman Wisma menanyakan terkait dengan digitalisasi apakah melalui kerjasama dengan swasta atau pihak ketiga."kami ingin melihat inisiatif digitalisasi yang lebih luas tidak hanya pada PBB P2 tetapi juga pada jenis pajak dan retribusi lainnya kami yakin digitalisasi ini dapat mempermudah pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha" ujarnya. 

Demikian pula Gahtan Hanucakita meminta penjelasan model yang digunakan untuk projek digitalisasi ini ditengah minimnya SDM yang mumpuni dibidang IT.

Sementara itu Sekretaris Komisi II H Zohran menanyakan terkait dengan pemutakhiran dan cara perhitungan NJOP pada PBB P2.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Kabid Pendapatan Daerah lainnya Ekkie akrab disapa memaparkan keberhasilan mereka dalam menerapkan digitalisasi, yang memungkinkan masyarakat membayar pajak melalui ponsel dan mengakses layanan dari rumah. Sistem ini juga membantu pemerintah dalam memantau data wajib pajak secara real-time. Bahkan, Indomaret yang tidak membayar pajak bisa langsung disegel.

"Digitalisasi pembayaran adalah sebuah keniscayaan. Sistem manual berisiko tinggi dan tidak lagi relevan," ujarnya.

Ekkie menjelaskan bahwa sistem ini dikembangkan sendiri oleh tim akademisi lokal dan tidak.menggunakan vendor luar, sehingga biayanya tidak mahal dan datanya tetap aman. "Indikator kinerja terlihat jelas, apakah pendapatan naik atau turun. Jika hasilnya bagus, TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) juga ikut naik," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan dari anggota DPRD Sumbawa terkait minimnya SDM, pihak Surabaya menekankan pentingnya komitmen dari seluruh pihak, mulai dari kepala daerah hingga legislatif. Mereka juga menjelaskan bahwa evaluasi NJOP dilakukan secara berkala, di mana daerah yang maju akan dinaikkan nilainya.

Komposisi PAD dalam APBD Kota Surabaya adalah 72 Persen dari 12 Trilyun atau sebesar 8,7 trilyun. Struktur pajak daerah kota Surabaya terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak air tanah,Opsen PKB dan opsen BBN-KB,PBJT dan BPHTB. 

Upaya untuk optimalisasi pendapatan diantaranya adalah mengejar capaian pendapatan melalui penagihan aktif, pengawasan objek pajak melalui teks surveilans, pengawasan objek retribusi, pendataan potensi objek baru, pemberian insentif pajak dan retribusi untuk biaya tepat waktu, mencari peluang baru untuk meningkatkan retribusi. 

Juga melalui layanan online seperti layanan SPPT pendaftaran, pemutakhiran online. Pembayaran online pajak daerah, integrasi data, penerapan pembayaran non tunai retribusi. 

Untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan bank sebagai tempat pembayaran pajak dan retribusi, kerjasama dengan kejaksaan dalam penagihan pajak, kerjasama dengan opd perizinan dalam clearance tax, kerjasama dengan kementerian keuangan tentang optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah tahap 5 dan kerjasama dengan pihak ketiga swasta dalam pengelolaan retribusi. 

Selanjutnya untuk pengembangan teknologi informasi melalui peningkatan pengelolaan sistem informasi pajak, pembuatan bisnis proses dan database yang baik dan akuntabel serta digitalisasi proses pemungutan retribusi. 

"Ada sekitar 19 aplikasi yang digunakan dalam optimalisasi PAD melalui digitalisasi ini seperti pajak hotel dan estoran, hiburan, pariwisata, parkir di tepi jalan,Perahu air di wisata air Kalimas, BPHTB, Rusunawa, Pembayaran kendaraan umum, layanan kebersihan pelayanan kesehatan Pemanfaatan aset daerah dan sebagainya.

Demikian pula dilakukan penertiban terhadap jukir liar, program bebas denda retribusi, pembayaran retribusi online 

Terhadap pemutakhiran NJOP dilakukan peningkatan pada daerah yang berkembang dan maju seperti kawasan perumahan, pertokoan,industri perkiraan sementara daerah yang lambat berkembang seperti di pedesaan NJOP nya tidak berubah.

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Kabupaten Sumbawa untuk mengadopsi sistem digitalisasi guna meningkatkan PAD dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak Surabaya juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan membantu daerah lain yang ingin menerapkan sistem serupa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi II I Nyoman Wisma SIP, Sekretaris Komisi H Zohran SH bersama anggota Ahmad Nawawi, Ida Rahayu SAP, Muhammad Zain SIP, Ade mudhita Norsyamsu, Juliansyah SE, Ridwan SP .M.Si,dan anggota DPRD lainnya Zainudin sirat Gahtan Hanucakita,I Ketut Sawitra, Edy Syaripudin Sukiman K SPDI, H Jabir S.Pd. hadir pula Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Sumbawa dan jajaran Sekretariat dan Tim Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa(AM)