Kawal Nasib Peternak Lokal, DPRD Sumbawa Desak Investasi Unggas Terintegrasi Berdampak Positif

Kawal Nasib Peternak Lokal, DPRD Sumbawa Desak Investasi Unggas Terintegrasi Berdampak Positif 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Rencana masuknya program investasi unggas terintegrasi bernilai triliun rupiah di Kabupaten Sumbawa mendapat atensi serius dari parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar angka investasi, namun abai terhadap nasib peternak kecil dan pelaku UMKM lokal.

Kritik dan harapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Sumbawa ke-67 di Gedung DPRD, Rabu (21/1/2026).

Sebagai wakil rakyat, Muhammad Takdir mempertanyakan skema kerja sama program yang diprediksi akan menguasai rantai produksi secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan kebutuhan lahan mencapai 10 hektare, muncul kekhawatiran akan terjadinya monopoli pasar yang dapat mematikan usaha rakyat.

"Pertanyaan mendasarnya, di mana posisi peternak kecil dan UMKM kita nantinya? Jika pasar dari hulu sampai hilir dikuasai oleh satu program besar, apakah ini tidak akan membunuh para peternak kecil yang selama ini mencari keuntungan terbatas untuk menyambung hidup?" tegas Takdir.

Ketua Fraksi PKS ini menekankan bahwa pemerintah daerah wajib bersikap transparan sebelum program tersebut dieksekusi. Menurutnya, tanpa regulasi dan skema pelibatan yang jelas, investasi besar justru berisiko menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat lokal.

Beberapa poin krusial yang diminta DPRD untuk diperjelas antara lain, Mekanisme Pelibatan Lokal. Bagaimana peternak kecil dilibatkan dalam rantai pasok.

Perlindungan Pasarnya, Jaminan agar produk investasi besar tidak membentur harga jual peternak mandiri.

Juga pemberdayaan UMKM, bagaimana skema serapan tenaga kerja dan kemitraan dengan pengusaha lokal.

Meski melayangkan kritik tajam, Takdir menyatakan bahwa pada prinsipnya DPRD mendukung setiap upaya pembangunan yang masuk ke daerah. Namun, dukungan tersebut bukanlah "cek kosong", melainkan dukungan yang bersyarat pada perlindungan rakyat kecil.

"Kami mendukung program yang positif bagi ekonomi daerah. Tapi semuanya harus dipaparkan secara detail. Jangan sampai kita terjebak pada euforia investasi besar, tapi pada akhirnya justru memutus mata rantai hidup peternak kita sendiri," tambah legislator yang dikenal vokal tersebut.

Sorotan dari Komisi IV ini menjadi sinyal kuat bahwa legislatif akan memperketat pengawasan terhadap setiap program strategis yang masuk ke Sumbawa. DPRD berharap pemerintah daerah bertindak lebih inklusif dalam merancang pembangunan agar kesejahteraan yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata, bukan hanya oleh segelintir korporasi.(AM)