Fraksi PDI Perjuangan Minta Pemda Sumbawa Perhatikan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur dan Optimalisasi Pendapatan  

Foto Pimpinan Sidang Paripurna DPRD Kab. Sumbawa Drs. Mohamad Ansori. Hadir Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany SPd, M.PD

Sumbawa. Amarmedia.co.id | Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan padangan terhadap perubahan atas Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2022 Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2023, Selasa (19/9/2023) pada Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Drs. Mohamad Ansori. Hadis mendampingi Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany SPd.M.Pd dan Forkopimda.

Fraksi PDI Perjuang  memberikan masukan dan catatan penting diantaranya adalah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak Daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah, Daerah harus menjadikan prioritas utama dalam rangka mengoptimalkan Percepatan pembangunan daerah, sehingga dapat menopang permasalahan keuangan daerah terhadap ketergantungan fiskal Daerah yang masih tinggi kepada pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah daerah perlu memikirkan dan merencanakan kebijakan Stimulasi yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap komponen pendapatan daerah unggulan dan potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti sektor pariwisata dan kekayaan alam lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal termasuk penerimaan pembiayaan. Hal ini penting dilakukan agar pada masa yang akan datang daerah tidak hanya mengandalkan pajak Daerah dan PAD yang sah lainnya sebagai komponen dominan dalam Pendapatan daerah.

Kemudian Lanjut Jubir PDI Perjuangan I Nyoman Wisma, terhadap nota keuangan R-PAPBD tahun angggaran 2023 fraksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten sumbawa memandang bahwa pemerintah masih terliahat jalan di tempat dan lambat dalam menyikapi Persoalan percepatan pembangunan daerah. “Dalam hal pengelolaan kekayaan Daerah yang di maksud harus sejalan usaha promosi, arah kebijakan dan dipastikan berjalan dengan baik, sehingga cita-cita pembangunan Daerah dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Masih kata wisma akrab politisi asal Dapil II ini, terkait dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana umum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dan meminta kepada bupati Sumbawa untuk melakukan terobosan-terobosan dalam percepatan Pembangunan infrastruktur di kabupaten sumbawa, seperti jalan, Bendungan dan rumah sakit umum daerah yang tidak jelas arah Keberlanjutan pembangunannya, demikian pula  sektor-sektor lain seperti Dermaga dan puskesmas-puskesmas di kecamatan, sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pembangunan lainnya.

“Dalam rangka Mendukung dan mendorong percepatan pembangunan di kabupaten Sumbawa fraksi kami memandang bahwa diperlukan perhatian khusus Terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang memadai guna menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah. Seperti pembangunan jembatan desa SP II, Prode kecamatan  Plampamg, jembatan dan jalan dusun ai ngelar,Akses jalan Dusun Perung dan dusun kereke, talud pengaman jalan Dusun samongkat sampar, pembangunan jalan dusun sampar maras, Pembangunan jalan desa transmisgrasi desa sP I, SP II, SP II prode Kecamatan plampang, pembangunan jalan desa labuhan sangoro, lanjutan pembangunan jalan dusun kuang amo desa sempe, jalan Lintas sebasang batu tering kecamatan moyo hulu. Jalan simpang Negara desa suka maju emang lestari (dusun suka damai - dusun Kalbir) kecamatan lunyuk, jalan simpang negara desa suka maju, Lunyuk rea (dusun suka maju – dusun suka jaya) kecamatan lunyuk,Jalan simpang negara kecamatan lenangguar – kecamatan orong Telu merupakan salahsatu permasalahan infrastruktur daerah yang sangat serius dalam menunjang kegiatan masyarakat dan tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Setempat.

"Terkait optimalisasi pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada, fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah dalam rangka mendorong perkuatan kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berdikari maka diperlukan langkah secara berkesinambungan berkelanjutan, dalam rangka memastikan peningkatan pendapatan asli daerah nantinya dapat mendorong peningkatan perekonomian dan percepatan pembangunan Daerah sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat tidak lagi menjadi alasan kekurangan dan keterlambatan kita dalam mensukseskan pembangunan tau dan tana samawa tercinta" Pungkasnya. (AM/Ruf)