Terkait Kejelasan Nasib Tenaga Kesehatan Non ASN,Komisi I DPRD Sumbawa Akan Berkonsultasi dengan BKD Provinsi NTB

Terkait Kejelasan Nasib Tenaga Kesehatan Non ASN,Komisi I DPRD Sumbawa Akan Berkonsultasi dengan BKD Provinsi NTB 

Sumbawa. Amarmedia.co.id Berdasarkan hasil Hearing Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa dengan BKPSDM Kabupaten Sumbawa pada Selasa 22 Oktober 2024 kemarin, Komisi I DPRD Sumbawa akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor BKD Provinsi NTB Kamis (24 /10) esok. untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh tenaga honorer di bidang kesehatan Kabupaten Sumbawa. 

Ditemui awak media, Selasa (22/10) Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Muhammad Faisal SAP M.M.Inov mengatakan bahwa ada tenaga Kesehatan Non ASN yang tidak terakomodir dalam database nasional padahal sudah mengabdi lebih dari sembilan tahun. Hal ini disebabkan oleh kebijakan BLUD yang menyebabkan tenaga honorer di lembaga tersebut tidak tercatat dalam sistem data BKN pusat.

"Komisi Satu akan kunjungan kerja ke kantor BKD Provinsi NTB menanyakan nasib tenaga kesehatan Non ASN yang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD. Kasihan mereka yang telah mengabdi lama bahkan lebih dari sembilan tahun tidak masuk datanya di BKN sehingga mereka tidak bisa ikut tes PPPK. Sementara tahun sebelumnya mereka bisa ikut tes. Kenapa ini bisa terjadi? " ujar Ecang akrab disapa ketua komisi I ini.

Kemudian lanjutnya ada perbedaan perlakuan antara tenaga honorer ada di Dikes dan yang masuk ke BLUD.Dirinya juga akan menanyakan ketidakjelasan status dan masa depan tenaga honorer. "Tenaga honorer, terutama yang bekerja di BLUD, merasa tidak memiliki kepastian status pekerjaan dan masa depannya " imbuh Ecang.

Tak hanya sampai disitu hasil dari konsultasi di BKD Provinsi NTB tersebut akan dibawa ke Menpan RB. "Apa hasilnya nanti akan kami bawa Kemenpan RB. Kami harapkan pemerintah mendengar. Dikasih ruang kesempatan yang sama. Karena ini ranah pemerintah pusat maka kami akan sampaikan dan meminta klarifikasi terkait kebijakan menolak data nakes yang bekerja di BLUD dan dampaknya terhadap tenaga honorer di bidang kesehatan. Kita akan membela hak-hak tenaga honorer untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dengan merevisi kebijakan yakni mengusulkan revisi kebijakan yang diskriminatif terhadap tenaga honorer.(AM)