Inpres Efisiensi Anggaran, Dewan Adizul Syahabuddin Kawal Program Prioritas Masyarakat

Inpres Efisiensi Anggaran, Dewan Adizul Syahabuddin Kawal Program Prioritas Masyarakat

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan negara, mendapat tanggapan serius dari DPRD Kabupaten Sumbawa.

Pemda Sumbawa sendiri telah menindaklanjuti Inpres ini dengan melakukan efisiensi besar-besaran dalam DPA SKPD 2025, yang tertuang dalam Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025. Dalam instruksi tersebut, pemangkasan anggaran belanja dilakukan pada enam item, dengan pemangkasan terbesar pada biaya perjalanan dinas yang mencapai 50 persen. Lima item lainnya, yakni belanja honorarium, belanja cetak, belanja publikasi, belanja penelitian, dan belanja makan minum, masing-masing dipangkas 25 persen.

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Adizul Syahabuddin SP, M.Si, memberikan tanggapan terhadap Inpres 1 Tahun 2025. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi belanja. Namun, ia menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengorbankan program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

"Kami mendukung penuh upaya pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi belanja. Namun, kami akan memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengorbankan program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat," tandasnya.

Azet, sapaan akrabnya, juga menyoroti peran penting DPRD dalam mengawasi implementasi Inpres 1 Tahun 2025 di tingkat daerah. DPRD akan memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan instruksi presiden ini dengan tepat sasaran dan tidak mengganggu program-program prioritas yang telah ditetapkan.

"DPRD akan terus memperjuangkan alokasi anggaran untuk program-program yang menjadi prioritas daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, "Kami akan memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah." ujar Azet politisi PKS ini.

Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk terus memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan dan kesehatan. "Efisiensi belanja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik di kedua sektor ini," pungkasnya.(AM)