Terhadap Ranperda Pertanggung jawaban APBD 2024: Fraksi Golkar Beri Apresiasi dan Dorong Ketegasan Atasi Persaingan Ritel Modern

Terhadap Ranperda  Pertanggung jawaban APBD 2024: Fraksi Golkar Beri Apresiasi dan Dorong Ketegasan Atasi Persaingan Ritel Modern

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat penting ini berlangsung pada Senin (14/7/2025) di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran pejabat pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

Apresiasi Atas Kinerja APBD dan Opini WTP

Dalam pandangan umumnya, melalui juru bicaranya Muhammad Zain SIP, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan APBD tahun 2024.

"Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 107,25% dari target, sebagai wujud kinerja optimal Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah," ujar Rozy akrab disapa jubir partai Golkar.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mencatat positif realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan yang mencapai 99,76% dari target, serta menyambut baik capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yang kembali diraih berdasarkan audit BPK. Realisasi belanja daerah sebesar 95,53%, khususnya belanja operasi dan transfer yang tinggi, turut diapresiasi karena mendukung kelancaran program dan pelayanan publik.

Fraksi Golkar juga mengapresiasi adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 93,48 miliar, yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat APBD tahun berikutnya. Fraksi Golkar mendorong Pemda untuk terus meningkatkan pengendalian internal, pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta memperkuat sinergi dengan semua pihak demi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang lebih baik.

Fraksi Partai Golkar secara resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan ke tingkat pembahasan berikutnya.

Meski memberikan apresiasi, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan beberapa catatan krusial yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Salah satu sorotan utama adalah mengenai ketegasan Pemda Sumbawa dalam melaksanakan Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Baru Terhadap Toko Ritel Modern Berjaring Nasional (Indomaret dan Alfamart).

"Kami mengharapkan adanya revisi Peraturan Daerah tentang Toko Ritel Modern Berjejaring Nasional yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, yang telah mematikan usaha kios dan toko-toko tradisional," tegas Rozi .

Fraksi Partai Golkar berharap catatan-catatan ini bukan dimaknai sebagai penolakan, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar bersama menjaga integritas dan efektivitas pembangunan daerah. Fraksi Golkar menyatakan akan tetap bersikap kritis, objektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan. (AM)