Fraksi Gerindra Apresiasi Capaian WTP dan Soroti Prioritas Pembangunan Daerah

Fraksi Gerindra Apresiasi Capaian WTP dan Soroti Prioritas Pembangunan Daerah

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini melanjutkan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., ini berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa Senin 14 Juli 2025.

Paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H serta jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

Apresiasi Atas Opini WTP dan Tata Kelola Keuangan

Melalui juru bicaranya Andi Rusni SE.MM, Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, khususnya pemerintahan Jarot-Ansori, atas perbaikan tata kelola APBD yang berbuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Capaian ini menunjukkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terkait laporan APBD 2024, Fraksi Gerindra mencatat realisasi pendapatan daerah yang mencapai 99,76%. Fraksi Gerindra juga mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target, yaitu 107,25%. Namun, Fraksi Gerindra menekankan agar ke depannya penetapan target PAD dan APBD dapat lebih rasional, realistis, dan proporsional.

Meski mengapresiasi capaian pengelolaan keuangan, Fraksi Gerindra memberikan catatan kritis, terutama terkait Belanja Tidak Terduga (BTT). Dari alokasi Rp 10,93 miliar, realisasinya hanya 41,69% atau Rp 4,55 miliar, menyisakan anggaran yang signifikan sebesar Rp 6,37 miliar.

Fraksi Gerindra mempertanyakan mengapa anggaran BTT tidak terserap maksimal, mengingat banyaknya kasus bencana yang terjadi. "Kami berharap di Pemerintahan Jarot-Ansori ke depan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan rakyat," ujar Andis akrab disapa Jubir  Fraksi Gerindra, menyinggung kasus bencana banjir di Nijang dan Sering yang belum mendapatkan perhatian maksimal.

Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa program daerah yang perlu menjadi atensi Pemda diantaranya Pembangunan Infrastruktur Jalan: Mendorong kelanjutan pembangunan jalan penghubung Desa Pelat dan Desa Kelungkung (hotmix dari Dusun Uma Buntar ke Kelungkung), peningkatan jalan Dusun Sampa Brang ke Sampa Ai Ngelar, serta perbaikan jalan Simpang Langam menuju Desa Pungkit dan Desa Mama yang rusak parah.

Terhadap akses air bersih.Fraksi Gerindra meminta perhatian khusus untuk penyediaan sumur bor dalam di Dusun Sampar Maras, Desa Labuhan Badas, sesuai janji politik.

Demikian pula Penerangan Jalan dan Toilet Umum. Mengusulkan pemasangan lampu penerangan jalan di daerah rawan kejahatan dan pembangunan fasilitas toilet umum di taman-taman kota (Lapangan Pahlawan, Kerato, Pertokoan, Unter Katimes, Genang-Genis).

Terhadap Ketersediaan LPG 3 Kg. Fraksi Gerindra meminta langkah tegas Pemda terhadap agen dan pangkalan nakal yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga LPG 3 Kg, bahkan merekomendasikan pencabutan izin operasional bagi yang terbukti melanggar.

Terkait Infrastruktur Kesehatan Pulau Medang Juga mendesak pembangunan Puskesmas Unit III di Pulau Medang untuk memudahkan akses kesehatan masyarakat, mengingat kesulitan akses menuju Puskesmas Unit I dan Unit II saat cuaca buruk.

Terhadap realisasi bantuan alsintan, mempertanyakan penumpukan dan belum tersalurkannya bantuan hibah Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok penerima.

Infrastruktur Pendidikan dan Pemekaran Wilayah,.mendesak pembangunan Sekolah Dasar di jalur lintas Sumbawa-Moyo, serta merealisasikan pemekaran Pulau Medang dan Pulau Moyo menjadi kecamatan tersendiri, termasuk pemekaran Desa Labuhan Sumbawa dan Desa Labuhan Badas, serta Desa Senawang.

Fraksi Gerindra menyatakan bahwa pandangan umum ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam menjaga integritas dan efektivitas pembangunan daerah. (AM)