DPRD Sumbawa Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2024: Fraksi PKS Soroti PAD, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik

DPRD Sumbawa Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2024: Fraksi PKS Soroti PAD, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini Senin 14 Juli 2025 menggelar Rapat Paripurna yang berfokus pada Pandangan Umum Fraksi Fraksi Dewan. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa. Hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Sumbawa **Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Badan, Camat, Lurah, Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa, dan berbagai tokoh masyarakat.

Apresiasi dan Sorotan Fraksi PKS terhadap Kinerja APBD 2024

Melalui juru bicaranya H Andi Mappeleppui, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumbawa atas pidato penjelasan mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Fraksi PKS menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan aplikasi sistem akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, serta sarana evaluasi kinerja program pembangunan daerah.

Meskipun secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah menunjukkan efektivitas dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak yang melampaui target (naik 115,04% dari proyeksi Rp 48,23 miliar menjadi Rp 55,49 miliar), Fraksi PKS menyoroti beberapa poin penting diantaranya penurunan retribusi daerah. Terjadi penurunan realisasi retribusi daerah dari proyeksi Rp 11 miliar menjadi Rp 10 miliar (turun 89,88%).

Terhadap metode penetapan proyeksi pendapatan Fraksi PKS mempertanyakan metode penetapan target pendapatan tahun 2024 yang dinilai tidak mengacu pada realisasi tahun sebelumnya atau potensi sebenarnya, sehingga terkesan capaiannya melebihi target. Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai hal ini.

H. Andi Mappeleppui menyampaikan bahwa ada Fluktuasi Dana Insentif Daerah (DID). Terjadi penurunan penerimaan DID pada tahun 2024 menjadi Rp 5,75 miliar, setelah sempat naik pada tahun 2023. Fraksi PKS meminta rencana aksi Pemda agar dapat memperoleh DID yang lebih besar di masa mendatang, serta meminta Sekretaris Daerah untuk mengawal tim terkait.

Demikian pula terhadap Retribusi Pasar: Realisasi retribusi pasar hanya mencapai 50,96% dari target, khususnya Pasar Seketeng dan Pasar Alas. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan didorong untuk mencari solusi agar pasar-pasar tersebut dapat lebih mendorong kenaikan PAD.

Terkait belanja modal, Fraksi PKS menyoroti sisa anggaran sebesar Rp 17,65 miliar atau 8,58% yang tidak terealisasi dari total alokasi Rp 205,7 miliar, dan meminta penjelasan mengapa hal ini terjadi.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari BPK RI, Fraksi PKS mengingatkan bahwa masih terdapat temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) internal. Fraksi PKS meminta detail temuan yang belum ditindaklanjuti serta rencana aksi Pemda untuk segera menuntaskan penyelesaiannya.

Sorotan pada Tata Kelola Pasar, LPG Subsidi, hingga Infrastruktur Jalan

Selain aspek keuangan, Fraksi PKS juga memberikan masukan dan tanggapan pada beberapa hal strategis yakni Pengelolaan Pasar Alas: Mendesak Pemda untuk merapikan pengelolaan Pasar Alas yang dinilai carut-marut akibat dualisme pengelola (BUMDes Desa Dalam untuk wilayah luar, dan Pemda untuk wilayah dalam). Kondisi ini menyebabkan banyak kios di dalam pasar sepi dan maraknya kehilangan barang tanpa penanggung jawab jelas. Fraksi PKS merekomendasikan pengembalian pengelolaan pasar Alas kepada pengelola tunggal.

Fraksi PKS Meminta Pemda untuk mengambil tindakan serius terhadap kelangkaan dan pelanggaran yang dilakukan agen maupun pengecer LPG bersubsidi yang semakin masif. 

Ada aspirasi masyarakat agar ada Pembangunan Pasar Rakyat Moyo Hulu. Mendesak Pemda untuk segera membangun pasar rakyat di Kecamatan Moyo Hulu, di lahan milik Pemda di Desa Leseng Dusun Bina Karya, sesuai aspirasi masyarakat.

Inventarisasi Aset Tanah Pemda. Mendorong Pemda untuk menginventarisir aset tanah milik Pemda dan menerbitkan sertifikat hak milik guna mencegah pengakuan dari pihak lain.

Mutasi dan Rotasi Jabatan ASN

Fraksi PKS mengharapkan Pemda segera melakukan mutasi dan rotasi jabatan ASN secara profesional dan proporsional untuk memotivasi kinerja dan menciptakan suasana kerja baru.

Meminta Pemda untuk serius memperbaiki dan memperlebar jalan lintas Kebayan-Simpang Boak yang saat ini rusak dan sempit, mengingat intensitas pengguna jalan yang semakin ramai dan demi menghindari kontribusi pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas.

Fraksi PKS berharap seluruh catatan dan masukan ini dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah demi suksesnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Adapun Anggota Fraksi PKS adalah KETUA : Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, Wakil Ketua : Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si., Sekretaris : H. andi mappeleppui, Anggota-anggota : Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, ,Ema Yuniarti, Alen Taryadi, S.H.(AM)