H. Zainuddin Sirat Bedah LKPJ Sumbawa, Soroti Capaian Kinerja OPD

H. Zainuddin Sirat Bedah LKPJ Sumbawa, Soroti Capaian Kinerja OPD.

Sumbawa.Amarmedia.co.id  - Anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, H. Zainuddin Sirat, melakukan bedah dan penelaahan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Dalam bedahnya, ia menyoroti Bab 3 LKPJ yang dinilai menyajikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara kualitatif atau abstrak.

"Setelah kami mencermati harapan yang dituangkan dalam Bab 3, yaitu hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kami menemukan bahwa Bab 3 ini menyajikan kinerja OPD secara kualitatif," ujar  Haji Ude akrab disapa  pada Kamis 27 Maret 2025.

Hadir pula Ketua Pansus Andi Rusni SE, Sekretaris Pansus Ademudhita Noorsyamsu SAP 

Ia mengungkapkan, format LKPJ yang dibagikan masih memerlukan komunikasi lebih lanjut dengan OPD terkait. Dari 31 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, termasuk kecamatan-kecamatan, kinerja masing-masing OPD telah dituangkan dalam LKPJ. Namun, penyajiannya masih bersifat abstrak, seperti target kinerja, realisasi kinerja, dan capaian persentase.

"Berbicara mengenai target kinerja, kita belum tahu apa indikator atau acuannya. Dalam target itulah baru dilahirkan realisasi, ada yang 100%, ada yang 90%, dan lain-lain. Apabila tidak tercapai, ada alasan-alasannya dari masing-masing OPD," jelas Haji Ude yang juga Ketua fraksi Demokrat PPP Pembangunan ini.

Ia mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) pada halaman 55 LKPJ, di mana program pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan partisipasi penduduk usia 7-12 tahun dalam pendidikan SD hanya mencapai 98,99% dari target 100%. Alasannya, masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena kesulitan ekonomi keluarga dan penyandang disabilitas.

"Dari contoh ini, kita bisa bertanya, kenapa masih ada anak-anak yang tidak bersekolah? Apa langkah-langkah yang diambil Dikbud untuk menghilangkan anak yang tidak bersekolah ini agar bisa bersekolah?" tanya Zainuddin.

Ia menegaskan, contoh ini mencerminkan permasalahan yang sama di 31 OPD lainnya, termasuk kecamatan-kecamatan. Oleh karena itu, DPRD akan mendalami persoalan ini dengan menghadirkan pihak-pihak terkait dari OPD teknis.

Selain itu, Haji Ude juga menyoroti jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, jawaban tersebut masih labil dan belum jelas.

"Contoh, ada persoalan yang menyangkut program untuk memantapkan jalan di beberapa titik. Tetapi jawabannya tidak secara jelas, hanya 'akan diusahakan'. Ini perlu kita pertanyakan, apa kendalanya sehingga belum terlaksana?" tegasnya.

Ia menekankan, pandangan fraksi-fraksi yang dituangkan dalam LKPJ harus dipastikan realisasinya, bukan hanya dijawab dengan "diusahakan".

"Kita akan dalami ini ketika nanti dalam kesempatan berikutnya kita hadirkan pihak-pihak terkait dari OPD. Kita akan pertanyakan langsung, sehingga baru kita tentukan langkah-langkah atau catatan-catatan apa yang akan kita ambil," jelas Haji Ude.

Ia berharap, anggota Pansus DPRD lainnya juga dapat memperjelas atau menambah materi substansi dalam mempelajari LKPJ.

"Walaupun LKPJ ini tebal, 210 halaman, tetapi pada prinsipnya sama semua. Karena penyakit kinerja sebuah OPD itu sama modelnya. Ada hal hal yang belum jelas termasuk istilah-istilah dan itu akan kita tanyakan langsung kepada OPD teknisnya," pungkas H.Ude.(AM)