Gubernur NTB Dorong Transformasi Keterbukaan Informasi: "Jangan Tunggu Diminta, Harus Proaktif!"

Gubernur NTB Dorong Transformasi Keterbukaan Informasi: "Jangan Tunggu Diminta, Harus Proaktif!"

Mataram.Amarmedia.co.id — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.H. Lalu Muhammad Iqbal, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola informasi publik di seluruh wilayah NTB. Hal ini disampaikannya saat menghadiri sekaligus memberikan penghargaan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang berlangsung di Ballroom Rinjani, Hotel Lombok Raya, Kamis (18/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berhasil meraih predikat tertinggi sebagai Badan Publik Informatif tingkat Provinsi NTB tahun 2025.

Transformasi dari Pasif ke Aktif

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beliau menyoroti perlunya pergeseran budaya kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya berharap keterbukaan informasi yang selama ini masih bersifat pasif—yakni menunggu permintaan masyarakat—dapat segera bertransformasi menjadi aktif. Badan publik tidak boleh lagi menunggu diminta, melainkan harus proaktif menyediakan akses informasi yang memang menjadi hak publik," tegas H. Lalu Muhammad Iqbal.

Membangun Arsitektur Informasi yang Terintegrasi

Gubernur juga memaparkan visinya mengenai arsitektur keterbukaan informasi yang jelas dan terintegrasi. Menurutnya perbaikan harus dimulai dari unit terkecil atau level mikro di masing-masing OPD agar data yang disajikan akurat dan mudah diakses oleh warga.

"Kita butuh sistem yang terintegrasi. Jika arsitekturnya jelas dari level mikro, maka tata kelola informasi publik kita akan jauh lebih efektif dan transparan," tambahnya.

Apresiasi untuk Kabupaten Sumbawa

Capaian Kabupaten Sumbawa yang diterima oleh Sekretaris Daerah,Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, menjadi bukti nyata keberhasilan sinkronisasi kebijakan antara tingkat provinsi dan kabupaten. Gubernur berharap keberhasilan Sumbawa dalam menerapkan asas transparansi ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Penghargaan ini merupakan hasil pemantauan dan evaluasi ketat yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) NTB sejak Juli hingga November 2025. Dengan predikat "Informatif", Kabupaten Sumbawa dinilai telah memberikan jaminan bahwa tata kelola pembangunan dan pemerintahan di wilayah tersebut berjalan di atas koridor transparansi yang kuat (AM)