FKSM Tolak Mentah-mentah PT AMNT, FK2D Tuntut Kejelasan Tata Kelola, DBH dan Infrastruktur

FKSM Tolak Mentah-mentah PT AMNT, FK2D Tuntut Kejelasan Tata Kelola, DBH dan Infrastruktur

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov memimpin RDP Lintas Komisi I.II dan III.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa berlangsung memanas. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari Forum Komunikasi Sumbawa Menggugat (FKSM) yang di komandani Tonil Seran, Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D), hingga Forum Komunikasi BPD (FKBD), bersatu menyuarakan satu tuntutan tegas menolak eksploitasi tambang PT Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Blok Elang Dodo dan Rinti.

RDP tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes, Hadir Komisi I, II, dan II bersama Pemda Sumbawa.

Masyarakat mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil sikap tegas agar Sumbawa tidak kembali menjadi korban "kekeliruan masa lalu" terkait bagi hasil tambang.

Sekretaris FKSM, Imran, menyatakan bahwa penolakan ini adalah hasil kesepakatan seluruh elemen masyarakat. "Satu kata, Sumbawa Menggugat, menolak eksploitasi PT AMNT.Kami akan berjalan lurus, tegak, dan tidak bisa terbayarkan oleh siapapun," tegas Imran.

FKSM menyoroti dugaan pergerakan diam-diam PT AMNT yang menyiapkan anggaran setara Rp 45 Miliar untuk eksplorasi di Blok Elang Dodo dan Rinti

Sementara' itu Kepala Desa Labuhan Burung Iwan Iskandar Putra menyoroti trauma pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) tambang di masa lalu. Ia membandingkan DBH, di mana KSB sebagai daerah penghasil mendapat Rp 156 M, sementara Sumbawa hanya mendapat Rp 57 M.

"Lalu Sumbawa dapat apa? Kami merasa berdosa jika kekeliruan masa lalu ini terjadi kembali. Kami ketinggalan jauh dibandingkan KSB dari segala hal infrastruktur," ujarnya.

Mewakili suara kepala desa, ia meminta DPRD untuk menghadirkan Presiden Direktur PT AMNT guna menanyakan konsep yang ditawarkan, sekaligus menuntut kejelasan status perizinan eksploitasi PT AMNT, apakah berada di Sumbawa atau Sumbawa Barat.

Ketua FKBD, Jupri akrab disapa Aron turut mendesak Pemerintah Daerah dan instansi terkait agar satu pandangan, satu pendapat, dan sepakat bersama rakyat menolak tambang jika tidak pro Kabupaten Sumbawa. "Jangan sampai kita hanya menerima bangkai atau gelondongan, sementara banjir dan masalah lain yang disalahkan Pemdes," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rates dalam tanggapannya menyimpulkan bahwa aktivitas penambangan berisiko tinggi namun tidak memberikan dampak memadai untuk kemakmuran rakyat. Ia menegaskan, DPRD secara bersama dengan masyarakat menolak eksploitasi tambang di Blok Elang Dodo dan Rinti Nika tidak jelas Manfaat bagi masyarakat Sumbawa.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda, Dr. Dedy Hariwibowo, mengapresiasi aspirasi rasional masyarakat. Ia menyetujui kekhawatiran publik mengenai Resource Curse (Kutukan Sumber Daya Alam) yang bisa terjadi jika pengelolaan SDA hanya diserahkan pada satu pihak.

"Kami bersepakat sekali, jika ada eksploitasi tambang di daerah kita, harus ada jaminan bahwa kita sebagai daerah penghasil mendapat manfaat sebesar-besarnya," jelas Dr. Dedy.

Kepala Bappeda menambahkan, Pemerintah Daerah saat ini tengah berencana mengalihkan hasil tambang (jika ada) untuk mengembangkan sektor terbarukan (renewable resources) seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, sebagai strategi mitigasi jangka panjang.

Dalam sesi diskusi RDP menyoroti tiga hal dengan desakan keras agar DPRD: 1. Mengambil sikap tegas dan resmi menolak eksploitasi PT AMNT di seluruh konsesi Kabupaten Sumbawa.

2. Memanggil Presiden Direktur PT AMNT untuk klarifikasi status perizinan dan konsep yang ditawarkan.

3. Meminta Pemda untuk memprioritaskan pembangunan pada sektor pertanian dan sumber daya terbarukan untuk kemakmuran rakyat. (AM)