Dukung Dua Raperda, Fraksi Golkar Sumbawa Desak Pemerintah Jaga Transparansi dan Keadilan Pajak

Dukung Dua Raperda, Fraksi Golkar Sumbawa Desak Pemerintah Jaga Transparansi dan Keadilan Pajak

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id. — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umumnya terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh pemerintah. Dalam pandangan yang dibacakan pada Rapat Paripurna hari ini, Fraksi Golkar menyatakan persetujuan atas dua Raperda tersebut, namun dengan memberikan sejumlah catatan dan masukan strategis.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar Syukri HS AMa  menyampaikan bahwa Raperda yang dibahas adalah Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fraksi Golkar mengapresiasi usulan penambahan hibah sebesar Rp300 juta melalui program Upland untuk PT BPR NTB (Perseroda). Dana ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan bagi petani bawang merah. Menurut Fraksi Golkar, langkah ini adalah upaya positif untuk memperkuat akses permodalan petani, yang merupakan komoditas unggulan daerah.

Namun, Fraksi Golkar menekankan tiga poin penting:

1. Pemerintah daerah diminta untuk menjamin pengelolaan dana ini secara transparan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

2. Perlu ada pengawasan ketat terhadap mekanisme penyaluran pinjaman, terutama terkait janji bunga rendah agar benar-benar meringankan beban petani.

3. Fraksi Golkar mendorong adanya pendampingan dan edukasi keuangan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha mereka.

Terkait Raperda Pajak Daerah dan Retribusi, Fraksi Golkar memandang perubahan ini sangat mendesak untuk menghindari sanksi fiskal dari pemerintah pusat. Meski demikian, mereka memberikan beberapa penekanan penting:

1. Penyesuaian tarif harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama pelaku UMKM, pedagang pasar, dan kelompok rentan lainnya.

2. Fraksi Golkar meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat terkait perubahan perda ini untuk menghindari kebingungan dan resistensi.

3. Fraksi Golkar mendorong optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya melalui kenaikan tarif, tetapi juga melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi, dan penegakan aturan yang konsisten.

Dengan semua pertimbangan tersebut, Fraksi Golkar mendukung pembahasan kedua Raperda ini ke tingkat selanjutnya dengan harapan dapat memperkuat keuangan daerah tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Hadir dalam paripurna Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes, Zulfikar Demitry SH MH, Sekretaris Daerah Dr Budi Prasetyo, Forkopimda dan jajaran OPD.

Anggota Fraksi Partai Golkar yang menyampaikan pandangan ini adalah: H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. (Penasihat), Ademudhita Noorsamsu, S.AP. (Ketua), Hasanuddin HMS.(Wakil Ketua),Gahtan Hanu Cakita (Sekretaris) Muhammad Zain, S.IP(Bendahara) Syukri, HS., A.Ma. (Anggota) (Gam)