DPRD Sumbawa Tingkatkan Kapasitas Lewat Workshop Strategi Komunikasi dan Optimalisasi Reses

DPRD Sumbawa Tingkatkan Kapasitas Lewat Workshop Strategi Komunikasi dan Optimalisasi Reses

Mataram, NTB Amarmedia.co.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa memulai upaya peningkatan kapasitas dan kualitas kinerjanya melalui Workshop Strategi Komunikasi serta Optimalisasi Reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Acara strategis ini diselenggarakan pada Selasa, 21 Oktober 2025, bertempat di Hotel Lombok Astoria, Mataram.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP.,M.M.Inov menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen yang sangat penting dan strategis bagi seluruh anggota dewan. Ia menekankan bahwa meskipun seluruh anggota telah memiliki pemahaman tentang tugas dan fungsi, workshop ini diharapkan memberikan landasan ilmu yang lebih kokoh dan memastikan setiap langkah kebijakan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Hari ini merupakan titik yang strategis bagi saya dan teman-teman," ujar Ketua DPRD dalam sambutannya. "Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu, yang nantinya bisa kita sumbangkan kepada Pemerintah Daerah. Kita bisa mengatakan benar atau tidaknya suatu program dengan berpedoman pada mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Kita tidak boleh menabrak sesuatu, kita tidak boleh menyimpang," tegasnya.

Hadir dalam kegiatan ini seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Perwakilan BPK RI perwakilan provinsi NTB dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes, SAg.M.M.Inov, Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH MH Sekretaris DPRD Junaedi SPt bersama jajaran.

Mempertahankan Integritas dan Kualitas Kinerja

Ketua DPRD Nanang Nasiruddin  mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan workshop ini semaksimal mungkin, termasuk sesi yang akan diisi oleh narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

"Bapak yang dari BPK ini akan memberikan kepada kita ilmu yang nantinya bisa kita mempertahankan opini WTP kita yang sudah kita raih. Bagaimana kita bisa mempertahankan tentu dengan ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh beliau yang akan kita sinkronisasikan dengan Pemerintah Daerah," ucap Nanang Nasiruddin  menekankan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas kinerja dewan.

Workshop yang dihadiri oleh seluruh jajaran DPRD Sumbawa ini secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin dengan harapan dapat menjadi bekal untuk mengoptimalkan tugas mulia para wakil rakyat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Sumbawa

Kolaborasi Strategis dan Fokus Pembangunan

Sementara itu dalam sambutan dan arahan Ketua LPPM Nahdlatul Wathan (NW) Mataram Alimuddin, S.Pt., M.Si., menekankan bahwa pertemuan ini sangat strategis, terutama dalam mengawal pembangunan daerah yang semestinya berangkat dari data sebagai "kompas" arah pembangunan.

Alimuddin, yang juga menjabat Dekan Fakultas Peternakan dan Kepala Pusat Sentra Kekayaan Intelektual UNW Mataram, menyoroti dua isu utama di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan khususnya Kabupaten Sumbawa yang harus menjadi perhatian anggota DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan:

Pertama : Pengentasan Kemiskinan. "Angka kemiskinan di NTB masih di atas rata-rata 10%, dan di Sumbawa berada di sekitar 12,78% (berdasarkan data BPS)" ungkapnya 

Kedua :  Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM di Kabupaten Sumbawa masih di bawah rata-rata nasional, yaitu di bawah 70. Ini mengindikasikan bahwa indikator kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup masyarakat masih rendah.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya karena program mereka, tetapi juga lahir dari kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD. Untuk mengatasi persoalan ini, kolaborasi menjadi kunci. LPPM UMW Mataram menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi, khususnya dalam upaya meningkatkan IPM dengan fokus pada pemberdayaan di kantong-kantong desa dengan penghasilan ekstrem rendah melalui program seperti "dusun mandiri pangan."

"Pembangunan itu tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, tapi melalui kolaborasi," kata Alimuddin, mencontohkan inisiatif kolaboratif LPPM UNW yang telah mengubah program KKN menjadi spesifik pada tema Desa Berdaya, Desa Wisata, dan Desa Tanggap Bencana bekerja sama dengan Bappeda.

Acara pembukaan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kabupaten Sumbawa kepada Bapak Alimuddin, S.Pt., M.Si., sebagai simbol dimulainya kolaborasi antara legislatif daerah dengan akademisi.(AM)