DPRD Gelar Hearing Bersama Aliansi Masyarakat Melawan Bahas Pendidikan

DPRD Gelar Hearing Bersama Aliansi Masyarakat Melawan Bahas Pendidikan.

(Bagian Pertama)

Sumbawa.Amarmedia.co.id | Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar hearing terkait Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Rabu (10/05) di Ruang rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa. 

Rapat dipimpin oleh Ahmadul Kusasi, SH didampingi oleh Ismail Mustaram, SH, M.M.Inov dan Ida Rahayu, S.AP 

Foto Ahmadul Kusasih SH saat memimpin Hearing DPRD (10/5)

Sementara dari Pemerintah Daerah hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sumbawa, Dr.M Ikhsab Safitri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa.

Sementara dari institusi pendidikan hadir Wakil Rektor Universitas Samawa, Dr. Syafruddin, Wakil Rektor UTS Sumbawa Rusmin Nurjadin serta Aliansi Masyarakat Melawan

Diketahui bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi pada tanggal 4 Mei 2023 lalu.

Aliansi Mahasiswa Melawan mengungkapkan aspirasinya bahwa kehadirannya dari unsur KAMMI, SMI, LMND membawa isu pendidikan agar didiskusikan, ada transparansi oleh seluruh OPD, juga masalah efektifitas sistem zonasi sekolah tenaga pendidik di daerah pelosok, sarana prasarana, status juru parkir di Kabupaten Sumbawa. 

Foto Perwakilan Aliansi Masyarakat Melawan

Kemudian diketengahkan pula bahwa tidak semua juru parkir terdata seperti di RSUD tidak ada intervensi daerah untuk pendapatannya yang dimana juru parkir ini membayar pada rumah sakit jutaan perbulan pada pihak rumah sakit.

Agus Salim dari perwakilan KAMMI Sumbawa menambahkan bahwa aksi kemarin dilakukan dalam rangka Hari buruh dan Pendidikan.

Foto Perwakilan KAMMI Agus Salim

“ Kami membawa beberapa data empiris dilapangan. Ada kejadian di Selatan Sumbawa yakni SD di pelosok kondisinya sangat miris dimana jadwal belajar 6 hari tapi dilapangan hanya 2-3 hari terigu berjalan

" Ini Data kami masih 1 desa bagaimana dengan daerah pelosok yang belum terjamah dengan baik, Kemudian System zonasi wewenangnya di pusat, bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh DPRD kabupaten Sumbawa terkait dengan hal ini “ imbuhnya

Hal ini mendapat tanggapan dari DR.H.Ikhsan Safitri, M.Si selaku Kadis Dikbud Sumbawa.

Foto Kadis Dikbud Dr. Muhammad Ikhsan Safitri 

"Kami memberikan respon terkait dengan kewenangan kami, agar transparans semua kegunaan dan manfaat APBD Kabupaten Sumbawa. Efektifitas zonasi di sekolah walaupun masih samar, kami ingin memberikan gambaran PPDB antara lain menggunakan system zonasi"Jelas Ikhsan 

Pada tahun 2023/2024 akan melakukan langkah strategis, Kami tidak inginkan proses ini tanpa sentuhan. Ada kegelisihan dan ini berimbas pada system pendidikan. Persoalan kita adalah disparitas pendidikan. kualitas, kuantitas, fasilitas dan opurtunitas. Langkah konstruktif PPDB akan dilakukan secara during yang tersedia 4 jalur yaitu zonasi, affarmasi, perpidahan wali siswa dan prestasi 

"Akan ditingkatkan untuk sistem zonasi, affirmasi dan perpindahan, sehingga anak berprestasi tersebar. Untuk Zonasi masih ada kelemahan akan kita diskusikan. Konsepnya PPDB menggunakan aplikasi dan during dan ditingkatkan prosentase zonasi. Selanjutmya sebagai evaluasi tenaga pendidikan, kami memberikan affirmasi yang kuat untuk tenaga di plosok" Ucap Dr Ikhsan.(AM)