Demi Peningkatan PAD, Pemda Sumbawa Jalin Kerjasama dengan DJP dan DJPK

Demi Peningkatan PAD, Pemda Sumbawa Jalin Kerjasama dengan DJP dan DJPK

Sumbawa.Amarmedia.co.id  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mengambil langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menjalin kerja sama bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan secara daring (zoom meeting) pada Rabu, 12 Maret 2025, di Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., para Asisten, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini disaksikan secara daring oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo.

Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar, Benny Santosa, Ak., M.M., menjelaskan bahwa tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah. "Kerja sama ini akan diwujudkan dalam bentuk pertukaran data dan pelatihan pemberian informasi, yang diharapkan dapat meningkatkan pembayaran pajak baik di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya.

Benny Santosa juga menambahkan harapannya agar data-data yang dimiliki oleh DJP dan Pemkab Sumbawa dapat dipertukarkan dan dimanfaatkan secara bersama-sama. "Dengan demikian, kita dapat meningkatkan penerimaan pajak pusat dan daerah. Selain itu, kami juga berharap adanya sinergi dalam bentuk pelatihan bagi aparat DJP di daerah terkait pengawasan, penagihan, dan pengurusan pajak, sehingga kami dapat membantu Pemkab Sumbawa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah," pungkasnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sumbawa, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang perpajakan.