Buka Visitasi KI NTB, Wabup H. Ansori Ajak Masyarakat Awasi Pembangunan Lewat Akses Informasi Publik

Buka Visitasi KI NTB, Wabup H. Ansori Ajak Masyarakat Awasi Pembangunan Lewat Akses Informasi Publik

SUMBAWA,Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan kerja Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka visitasi penilaian keterbukaan informasi publik, Rabu (14/10/2026). Kegiatan evaluasi dan penilaian tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori.

Dalam sambutannya, Wabup H. Ansori menegaskan bahwa visitasi ini merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi sejauh mana komitmen serta kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjamin dan memenuhi hak masyarakat terhadap akses informasi publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik bukanlah tugas satu instansi semata, melainkan kewajiban kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Sumbawa. Informasi mengenai kebijakan, program kerja, hingga anggaran pembangunan daerah harus disajikan secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh publik.

“Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi, terutama yang berkaitan dengan program prioritas dan program unggulan pemerintah daerah. Keterbukaan adalah fondasi kepercayaan publik,” tegas H. Ansori di hadapan tim penilai dan pimpinan OPD yang hadir.

Lebih lanjut, Wabup H. Ansori mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut aktif memanfaatkan hak atas informasi publik ini. Partisipasi aktif warga dinilai sangat krusial sebagai sarana kontrol sosial guna mengawal, memantau, serta mengawasi setiap jalannya roda pembangunan di daerah.

Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sahnam, S.H., menyampaikan apresiasi atas sambutan dan komitmen jajaran Pemkab Sumbawa. Ia berharap pelaksanaan visitasi penilaian ini dapat makin mengoptimalkan tata kelola keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sumbawa.

Sahnam menekankan bahwa pelayanan informasi publik hendaknya memenuhi asas keterbukaan: cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.

"Keterbukaan informasi yang optimal akan memudahkan masyarakat mendapatkan data yang valid. Hal ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi penuh pada pelayanan publik," ujar Sahnam.

Kegiatan visitasi ini dilanjutkan dengan pendalaman dokumen, wawancara, serta verifikasi faktual lapangan terkait pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkab Sumbawa. (AM)