Terkait IUP PT Intam, Begini Penjelasan Pihak Direksi Saat Fasilitas Umum dan Lahan Warga Berada Di Sekitar Wilayah Tambang

amramr
Nov 17, 2026 - 15:56
Nov 17, 2026 - 16:23
 0  20
Terkait IUP PT Intam, Begini Penjelasan  Pihak Direksi Saat Fasilitas Umum dan Lahan  Warga Berada Di Sekitar Wilayah Tambang

Terkait IUP PT Intam, Begini Penjelasan Pihak Direksi Saat Fasilitas Umum dan Lahan Warga Berada Di Sekitar Wilayah Tambang 

Oleh : Aprilia

Pihak manajemen atau, direksi PT Intam memberikan penjelasan tegas mengenai posisi perusahaan dalam menyikapi Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya ketika fasilitas umum seperti rumah warga, sekolah, masjid, puskesmas, hingga lahan produktif berada di dalam atau di sekitar wilayah IUP.

  

Berdasarkan Penjelasan Direksi  PT Intam Rahmansyah, pada awalnya memiliki total luas wilayah IUP sekitar 23.000 hektare yang dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2015. Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui proses pertimbangan yang ketat, wilayah tersebut mengalami penciutan hingga menjadi 18.500 hektare.

Langkah penciutan ini dilakukan karena perusahaan menyadari adanya kawasan hutan lindung serta fasilitas penting milik masyarakat di dalam wilayah tersebut.

Direksi PT Intam menegaskan bahwa perusahaan memutuskan untuk tidak mengambil atau menambang di wilayah hutan lindung demi menghindari risiko kerusakan lingkungan dan dampak buruk bagi warga.  

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai keberadaan fasilitas publik seperti sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan (puskesmas), hingga permukiman dan lahan produktif di dalam atau di sekitar area IUP, pihak manajemen menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat bertindak sembarangan.  

Pihak perusahaan menyatakan bahwa aktivitas penambangan tidak boleh dilakukan secara paksa. Setiap langkah operasional wajib melalui mekanisme konsensus atau kesepakatan bersama melalui sosialisasi yang melibatkan masyarakat.

Jika wilayah tersebut bersinggungan langsung dengan permukiman atau fasilitas sosial, perusahaan wajib memberikan kompensasi yang layak. Kompensasi tersebut dapat berupa penyediaan lokasi baru yang lebih baik, lengkap dengan pembangunan perumahan, fasilitas kesehatan, serta sarana penunjang lainnya.  

"Namun, jika masyarakat tidak sepakat atau menolak karena alasan historis dan sosial yang kuat, maka pihak perusahaan tidak akan memaksakan kehendak dan harus menghormati keputusan tersebut" pungkasnya (AM/April)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow