Fokus Pengawasan Distan Sumbawa: Telusuri Distribusi 8.000 Ton Pupuk NPK Bersubsidi Demi Kepastian Petani Jelang Musim Tanam
Fokus Pengawasan Distan Sumbawa: Telusuri Distribusi 8.000 Ton Pupuk NPK Bersubsidi Demi Kepastian Petani Jelang Musim Tanam
Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menelusuri distribusi sekitar 8.000 ton pupuk NPK bersubsidi yang telah direalisasikan dari Pupuk Indonesia kepada distributor, tetapi diduga belum seluruhnya tersalurkan ke pengecer menjelang musim tanam tahun ini.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sekaligus Ketua Tim Pengadaan Pupuk, H. Junaidi SPt, di Sumbawa Besar, Selasa 17 November 2026, mengatakan penelusuran dilakukan untuk memastikan keberadaan pupuk tersebut sekaligus mengetahui penyebab belum tersampaikannya pasokan kepada pengecer.
Ia menjelaskan, berdasarkan alokasi awal, Kabupaten Sumbawa memperoleh kuota pupuk NPK bersubsidi sebanyak 38.000 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 ton telah direalisasikan oleh Pupuk Indonesia kepada distributor untuk selanjutnya disalurkan kepada pengecer.
"Dari target awal 38.000 ton, sekitar 8.000 ton sudah direalisasikan dari Pupuk Indonesia ke distributor, kemudian distributor langsung ke pengecer. Akan tetapi, ada informasi bahwa pupuk tersebut banyak yang belum tersampaikan ke pengecer. Ini yang sedang kami telusuri, sebenarnya pupuk itu berada di mana," kata Junaidi.
Menurut dia, penelusuran tersebut penting untuk memastikan jalur distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah juga perlu mengetahui posisi pasokan yang telah direalisasikan agar penyalurannya kepada petani tidak mengalami hambatan.
Selain persoalan distribusi, Dinas Pertanian Sumbawa juga mencermati kebutuhan pupuk di sejumlah lokasi pertanian yang belum terakomodasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Junaidi menjelaskan, penyaluran pupuk bersubsidi mengacu pada data kebutuhan petani yang tercantum dalam RDKK. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan pupuk di lokasi pertanian yang belum masuk dalam dokumen perencanaan berpotensi tidak terakomodasi dalam alokasi yang tersedia.
"Pupuk datang berdasarkan RDKK. Tetapi ada konsumsi atau kebutuhan pupuk di lokasi-lokasi pertanian yang tidak masuk dalam RDKK. Kondisi inilah yang turut membawa persoalan dalam distribusi dan pemenuhan pupuk di lapangan," ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena kebutuhan pupuk di lapangan tidak seluruhnya tercatat dalam data kelompok tani, sementara penyaluran pupuk bersubsidi mengikuti alokasi berdasarkan RDKK.
Persoalan distribusi dan pendataan kebutuhan pupuk itu perlu ditelusuri agar pemenuhan pupuk bagi petani dapat berjalan sesuai kebutuhan, terutama menjelang pelaksanaan musim tanam tahun ini.
Meski demikian, Junaidi memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen mengawal kebutuhan pupuk petani dan berupaya mencari solusi atas berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.
"Pada prinsipnya, secara umum kami siap mengawal petani dalam pelaksanaan penanaman tahun ini," katanya. (AM/Adi)
What's Your Reaction?