RDP Komisi IV DPRD Sumbawa: Dorong Optimalisasi Kesehatan dan Percepatan Relokasi RSUD Sering pada 2028

amramr
Nov 16, 2026 - 20:36
Nov 16, 2026 - 20:43
 0  27
RDP Komisi IV DPRD Sumbawa: Dorong Optimalisasi Kesehatan dan Percepatan Relokasi RSUD Sering pada 2028

RDP Komisi IV DPRD Sumbawa: Dorong Optimalisasi Kesehatan dan Percepatan Relokasi RSUD Sering pada 2028

Sumbawa.Amarmedia.co.id  — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, RSUD Sumbawa, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (16/11/2026). Rapat ini fokus membahas optimalisasi program kerja di bidang kesehatan, meliputi pemerataan tenaga kesehatan, penanganan stunting, penguatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), hingga strategi percepatan pemindahan operasional RSUD Sumbawa ke lokasi baru di Sering.

Rapat dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi IV, Sukiman, S.Pd.I., didampingi oleh Wakil Ketua Komisi H Jabir,  Anggota Komisi IV di antaranya Sandi, Bunardi, Sri Hastuti, Syukri HS, serta dihadiri pula oleh H. Zainudin Sirat dan seu Wahyuni  Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa, beserta Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa dan jajaran.

Dalam pengantarnya, Sukiman menekankan pentingnya agenda RDP yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Ruang lingkup pembahasan mencakup ketersediaan layanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, kesiapan tenaga kesehatan, penanganan stunting, serta progres dan kendala pemindahan RSUD Sumbawa dari dua lokasi di Jalan Garuda dan Sering Desa Kerato menuju satu lokasi terpusat di Sering.

Anggota Komisi IV, Sandi, menambahkan sorotan kritis terkait kondisi Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu). Ia mengungkapkan bahwa banyak Pustu mengalami kerusakan bukan hanya karena faktor fisik bangunan, melainkan akibat ketiadaan petugas yang tinggal di lokasi serta tidak terjaminnya suplai obat.

"Masalahnya bukan hanya bangunannya yang rusak. Yang juga menjadi perhatian: belum ada petugas yang bertugas, dan ketersediaan obat juga belum terjamin," ujar Sandi.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan dan peserta rapat merumuskan beberapa catatan penting yaitu  perlunya penataan penempatan petugas Pustu agar bertempat tinggal di wilayah kerjanya guna memastikan perawatan fasilitas dan kelangsungan pelayanan, Peninjauan ulang terkait suplai dan distribusi obat ke Pustu,  Kesiapan kebutuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan menjelang migrasi penuh ke lokasi Sering, Pengawasan standar pelayanan selama RSUD masih beroperasi di dua lokasi.

Penjelasan Dinas Kesehatan: SDM Dokter Spesialis, Kekurangan Dokter Umum, dan Kebijakan Pustu

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa H.Syarif Hidayat, SKM., MPH memaparkan bahwa dari sisi kuantitas dokter spesialis, Kabupaten Sumbawa dinilai sudah cukup memadai. Saat ini RSUD Sumbawa memiliki 34 dokter spesialis, sementara RS. Manambai Abdulkadir memiliki sekitar 32 dokter spesialis yang saling mendukung. Bahkan, saat audiensi dengan Kementerian Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan memberikan apresiasi karena jumlah dokter spesialis di Sumbawa telah mencapai 34 orang, angka yang melampaui rata-rata kabupaten lain. Ke depan, pemenuhan kompetensi lanjutan melalui program fellowship akan terus didorong.

Kendati demikian, Dinas Kesehatan mengakui adanya tantangan besar pada kekurangan dokter umum di Puskesmas.

"Mengacu pada indikator rasio BPJS bahwa 1 dokter untuk 5.000 peserta, Kabupaten Sumbawa membutuhkan sekitar 80 dokter umum. Saat ini, jumlah tenaga dokter PNS, P3K, dan paruh waktu yang tersedia baru mencapai 60 orang, sehingga masih mengalami defisit 20 dokter.

Akibat kekurangan tersebut, belum seluruh Puskesmas dapat menerapkan sistem shift (sore dan malam hari). Sebagai solusi, diterapkan sistem onsite pada jam kerja dan sistem konsultasi on call di luar jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Kesehatan.

Terkait pengelolaan Pustu dan ketersediaan obat, Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa  Anggaran pengadaan obat dari Dinas Kesehatan mengalami penurunan pada tahun anggaran berjalan, sehingga beban utama pengadaan ditopang melalui BLUD Puskesmas.

Berdasarkan penyesuaian regulasi melalui Permenkes Nomor 19 Tahun 2024, fungsi utama Pustu difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif (mendukung program CKG). Untuk daerah terpencil, dikembangkan skema pelimpahan wewenang serta program telemedicine yang menghubungkan dokter di Puskesmas langsung dengan pasien di Pustu melalui sarana elektronik.

Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa Dr. Deddy Hariwibowo menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2027 telah ditegaskan dalam RKPD dengan dua fokus utama, memperkuat pelayanan dasar melalui jaringan Puskesmas dan meningkatkan kualitas pelayanan rujukan melalui rumah sakit.

"Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa, visi "RSUD Sumbawa yang Tuntas Melayani" ditargetkan beroperasi penuh di lokasi baru pada akhir tahun 2029. Namun, hasil peninjauan lapangan mendorong percepatan target migrasi agar tuntas pada tahun 2027–2028, sehingga operasional ganda di dua lokasi dapat segera diakhiri" jelasnya.

Kemudian lanjutnya untuk kebutuhan anggaran dan hibah, Perhitungan awal menunjukkan total kebutuhan anggaran pemindahan dan pengoperasian RSUD baru mencapai sekitar Rp179 miliar. Pemerintah pusat telah mengalokasikan hibah senilai kurang lebih Rp120 miliar (terdiri atas skema CMU senilai Rp100 miliar dan peralatan kesehatan senilai Rp20 miliar).

Oleh karenanya perlu penyesuaian strategi. Karena skema hibah pusat memiliki peruntukan spesifik dan tidak dapat digunakan untuk merampungkan sisa pembangunan gedung yang sudah ada seperti Gedung A dan Gedung C, intervensi melalui APBD tetap diperlukan. Pemerintah daerah bersama DPRD sepakat memfokuskan anggaran pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dengan kapasitas awal 100 tempat tidur, agar proses relokasi dapat segera berjalan secara bertahap.

Paparan Direktur RSUD: Mengatasi Inefisiensi Operasional Dua Lokasi

Direktur RSUD Sumbawa dr. Mega Harta MPH memaparkan kompleksitas dan dampak negatif dari operasional rumah sakit yang terpecah di dua lokasi yaitu Jalan Garuda dan Sering. Menurutnya, kondisi ini memicu pemborosan ganda dan inefisiensi, mulai dari penggandaan pos penjagaan hingga operasional farmasi yang terpecah.

Ia merinci tiga bentuk kebocoran utama akibat operasional dua lokasi. Pertama Kebocoran Biaya Operasional (SDM). "Keharusan menjalankan layanan di dua tempat memaksa penambahan 40–45 tenaga kerja yang tidak efisien, dengan estimasi kerugian mencapai ±Rp1,92 miliar per tahun" ungkap dr. Mega 

Kedua Kehilangan Pendapatan (Lost Revenue). Keterbatasan ruang dan kapasitas membuat banyak pasien terpaksa dirujuk ke fasilitas lain, dengan potensi pendapatan yang tidak terserap mencapai ±Rp14,5 miliar per tahun.

Ketiga ;  Potensi Pendapatan yang Belum Tergarap: Optimalisasi praktik dokter spesialis dan fasilitas layanan unggulan diperkirakan dapat mendatangkan potensi pendapatan tambahan hingga puluhan miliar rupiah per tahun apabila seluruh fasilitas tersentralisasi di Sering.

Selain itu, Direktur RSUD melaporkan bahwa hibah alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan seperti CT Scan dan fasilitas Cath Lab yang dibeli melalui e-Katalog bernilai setara kurang lebih Rp80 miliar telah mulai dikirim ke Sering. Namun, pemanfaatannya masih membutuhkan kesiapan infrastruktur penunjang yang terintegrasi, khususnya ketersediaan kamar operasi di dekat ruang perawatan intensif ibu dan anak agar pelayanan kegawatdaruratan dapat ditangani dalam standar waktu maksimal 10 menit.

Dari aspek perizinan, pihak manajemen sedang mengurus izin khusus operasional dua lokasi dari Menteri Kesehatan yang memiliki batas masa berlaku maksimal dua tahun. Hal ini mempertegas urgensi penyelesaian relokasi ke satu lokasi sebelum batas waktu tersebut berakhir guna memenuhi perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut Rapat

Menutup Rapat Dengar Pendapat, Pimpinan Rapat Sukiman menegaskan bahwa kerangka perencanaan dan arah kebijakan makro telah disiapkan oleh Bapperida, sementara aspek teknis operasional, percepatan relokasi, serta penataan layanan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD.

Komisi IV DPRD Sumbawa mendesak seluruh pihak terkait untuk menyelaraskan program kerja, menghitung ulang kebutuhan riil anggaran secara cermat, serta memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan tenaga medis sebelum gedung baru RSUD Sering beroperasi penuh pada target waktu yang telah disepakati. (AM)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow