Sumbawa Torehkan WTP, DPRD Sumbawa Tindak Lanjuti LHP BPK RI Kawal Transparansi Keuangan Daerah

Sumbawa Torehkan WTP, DPRD Tindak Lanjuti LHP BPK RI,  Kawal Transparansi Keuangan Daerah

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Kabar gembira datang dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berhasil meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi membanggakan yang diraih pada 27 Mei 2025 ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Sumbawa dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Namun, pencapaian WTP ini tidak membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa berpuas diri. Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPRD justru "menggeber" pembahasan mendalam terkait LHP BPK RI, menegaskan komitmen mereka untuk mengawal tindak lanjut setiap rekomendasi.

Rapat Banggar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., berlangsung serius di Ruang Rapat Pimpinan DPRD pada Jumat (13/6/2025). Ia menekankan bahwa meskipun Sumbawa meraih WTP, LHP BPK adalah "panduan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah."

"Kami akan memastikan semua catatan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius," tegas Nanang, didampingi Wakil Ketua III DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran anggota Banggar yang lengkap, mulai dari M Takdir,  Edy Syarifudin, H. Zainuddin Sirat, Adizul Syahabuddin, Syamsul Hidayat, Syaipul Arif, M Zain, Ade Mudhita Nursyamsu, Sandi, M Taufik, I Nyoman Wisma hingga Hj. Jamila dan Muhammad Faesal. Didampingi sekretaris DPRD Ir A Yani dan jajaran.

Dari pihak eksekutif, turut hadir Kepala Inspektorat I Made Patria AP, Kepala Bappeda ES Adi Nusantara, S.Sos.MT Sekban Bapenda Aulia Asman, M.EcDev dan Sekretaris BKAD Kaharuddin, SE M.Ec.Dev., serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbawa, menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam kolaborasi ini.

Kepala Inspektorat Sumbawa, I Made Patria, menyampaikan bahwa perolehan WTP ini menjadi bukti pembenahan sistem keuangan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan peningkatan pengawasan internal di Pemkab Sumbawa. "Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Zulfikar Demitry menambahkan bahwa rapat ini merupakan momentum berkolaborasi lembaga dengan Pemda untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. "Kami telah mendengar penjelasan Pemda dan pandangan seluruh anggota Badan Anggaran, intinya adalah kita semua mendukung penuh Pemerintahan Jarot Ansori" ujarnya.

Dirinya menyampaikan lima hal penting sebagai rekomendasi Banggar  Dari Rencana Aksi hingga Transparansi Publik.

"Sebagai hasil pembahasan, Banggar DPRD Kabupaten Sumbawa merumuskan lima rekomendasi kunci yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti LHP BPK" sambung Fikar.

Pertama : Penyusunan Rencana Aksi Komprehensif: Pemda didorong untuk segera membuat action plan yang jelas dan terukur untuk setiap rekomendasi BPK, lengkap dengan tenggat waktu dan penanggung jawab yang spesifik.

Kedua : Monitoring & Evaluasi Rutin: Inspektorat wajib menjadikan pengawasan dan evaluasi tindak lanjut BPK sebagai agenda rutin untuk memastikan efektivitas perbaikan.

Ketiga : Peningkatan Kapasitas SDM: Peningkatan keterampilan SDM pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa menjadi prioritas untuk mencegah temuan berulang.

Keempat : Apresiasi bagi OPD Transparan: Pemberian reward kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berprestasi dalam pengelolaan keuangan dan menjunjung tinggi transparansi.

Kelima : Transparansi Publik: DPRD mendesak Pemda untuk mempublikasikan progres tindak lanjut BPK di website resmi, mengajak masyarakat turut mengawasi demi akuntabilitas.

Dengan rekomendasi ini, DPRD Sumbawa berharap Pemkab Sumbawa dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas, dan pada akhirnya, mewujudkan good governance demi kepentingan seluruh masyarakat Sumbawa. "Prestasi WTP hanyalah permulaan dari perjalanan panjang menuju pemerintahan yang lebih efektif dan dipercaya" tutup Fikar.(AM)