Rakoswil MES Bali Nusra, Sepakat Perkuat Citra Positif Ekonomi Syariah dalam Membangun Ekonomi Keumatan

Rakoswil MES Bali Nusra, Sepakat Perkuat Citra Positif Ekonomi Syariah dalam Membangun Ekonomi Keumatan

Bali.Amarmedia.co.id - Setelah penyelenggaraan Rapat Konsolidasi Wilayah (Rakoswil) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di beberapa wilayah seperti Jawa, Sumatera dan Maluku, MES kembali menyelenggarakan Rakoswil untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara (Nusra). Agenda diselenggarakan di Hotel Santika Kuta, Bali pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Dalam agenda rutin MES tersebut, dihadiri perwakilan MES Wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) serta dari Pengurus Daerah (PD) MES NTB seperti Sumbawa, Sumbawa Barat (KSB), Lombok Timur (Lotim), Lombok Tengah (Loteng), Mataram dan Lombok Utara. Rakoswil kali ini mengagendakan pembahasan peran MES dalam membumikan ekonomi syariah serta kontribusi MES dalam mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan/ Keummatan.

Pada pembukaan Rakoswil, Sekretaris 4 MES Pusat, Teguh Santosa menyampaikan penghargaan dan peluang bagi MES atas kebijakan Presiden Prabowo yang beritikad baik dalam menghidupkan kembali mekanisme ekonomi berbasis kerakyatan/ Keumatan.

"Wujud keseriusan pemerintah sekarang dalam membangun ekonomi kerakyatan adalah dengan menghadirkan program ekonomi partisipatif bagi masyarakat secara adil dan merata. Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP) dan Sekolah Rakyat (SR) yang dalam tataran aplikasinya melibatkan masyarakat dalam jumlah massif guna mendukung berjalannya program tersebut dari hulu hingga ke hilir. Mekanisme yang sebenarnya merupakan ciri khas dari sistem ekonomi syariah" papar Teguh.

Setelah agenda pembukaan Rakoswil, dilanjutkan agenda Forum Group Discussion (FGD) yang dimoderatori oleh Perwakilan dari MES PW Bali. FGD dipantik dengan isu strategis yang ada di wilayah Bali Nusra terkait hambatan perkembangan ekonomi syariah. Beberapa di antaranya terkait isu literasi ekonomi syariah yang minim, sumber daya ekonomi syariah yang masih kurang, massifnya lembaga ekonomi Ribawi, belum maksimalnya peran MES karena kondisi internal yang belum mumpuni serta isu pariwisata halal yang belum terakomodir dengan baik.

Rai Saputra, perwakilan dari PD MES Sumbawa yang hadir menyampaikan rekomendasinya tentang pentingnya satu lembaga ekonomi syariah seperti koperasi syariah yang dijadikan 'pilot project' oleh masing masing MES daerah, sebagai 'monumen' ekonomi yang dapat dijadikan acuan lembaga ekonomi mikro yang ingin bersyariah.

"Keberadaan satu koperasi syariah percontohan menjadi momentum MES daerah menghadirkan satu lembaga keuangan syariah percontohan untuk koperasi konvensional yang ingin bersyariah. Termasuk juga kiblat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ingin bersyariah jika ke depan MES berinisiasi mensosialisasikan gerakan ekonomi syariah kepada pengurus dan pengelola KDMP." ajak Rai.

Kemudian dari PD MES lain juga memberikan rekomendasi untuk menjawab tantangan isu yang dipantik Moderator. Di antaranya dari PD MES KSB meminta untuk memperkuat literasi ekonomi syariah pada tataran pelaku usaha kecil dan membuat model pariwisata halal di wilayah Bali Nusra, dari PD MES Lombok Timur mengajak MES melakukan kerjasama dengan kementerian agama agar memberdayakan penyuluh agama untuk ikut mensyiarkan ekonomi syariah hingga ke akar rumput.

Adapun dari PW MES NTT mengharapkan MES hadir dalam membentuk jiwa kewirausahaan anak muda dalam memulai dan mempertahankan usaha yang sesuai tuntunan syariah. Serta dari PW MES Bali meminta segera melakukan penyegaran kepengurusan di masing masing MES Bali Nusra untuk menghadirkan kepengurusan baru yang lebih peka dan kompeten dalam membumikan ekonomi syariah.

Agenda Rakoswil ditutup dengan pembacaan respon Direktur Eksekutif MES Pusat, Heri Aslam Wahid terkait rekomendasi Rakoswil. Beberapa catatan Heri di antaranya agar MES Bali Nusra segera melakukan Musyawarah Daerah dan Wilayah untuk penyegaran kepengurusan, berkolaborasi dengan program MES Pusat dalam membumikan ekonomi syariah. 

"Pola penguatan ekonomi syariah dapat dilakukan di daerah melalui kemitraan dengan badan usaha MES seperti badan sertifikasi halal untuk sertifikasi halal UKM, badan advokasi MES untuk lembaga ekonomi syariah yang sedang bersengketa dengan anggota/ nasabah hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah melalui kemitraan dengan lembaga literasi ekonomi syariah MES Pusat." tutup Heri. (AM)