Rakerda Dekopinda Sumbawa, Bahas Penguatan Peran Koperasi dalam Mendukung Program Strategis Nasional

Rakerda Dekopinda Sumbawa, Bahas Penguatan Peran Koperasi dalam Mendukung Program Strategis Nasional 

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id - Dalam hajat realisasi fungsi sosialisasi dan fasilitasi gerakan koperasi sesuai isi pasal 57 UU no. 25 tahun 2025. Dekopinda Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan rapat kerja daerah (rakerda) menghadirkan sekitar 200 gerakan koperasi se- Kabupaten Sumbawa pada Selasa, 9 Desember 2025 di Aula SMKN 1 Sumbawa.

Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati Sumbawa yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemkab Sumbawa, Riki Trisnadi M.Si, Kepala Dinas Koperindag & UKM Kabupaten Sumbawa, ES. Adi Nusantara S.Sos.MY , Ketua Dekopinda Sumbawa, Rai Saputra, SIP, jajaran Pengurus Dekopinda Kabupaten Sumbawa, Ketua Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) NTB, DR. Mahmud Razak dan ketua Dekopinda se- Provinsi NTB.

Rai dalam sambutannya selaku Ketua Dekopinda Sumbawa, menyampaikan tema yang diangkat rakerda tahun 2025 adalah peran koperasi dalam program strategis nasional 2024-2029 Asta Cita. Pesan tema ini diharapkan mampu ditangkap oleh gerakan koperasi yang hadir guna mempersiapkan diri merespon program strategis nasional.

"Terdapat tiga poin dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang mengajak pelibatan koperasi untuk merealisasikannya. Di antaranya swasembada pangan, kemandirian ekonomi dan pembangunan berbasis desa. Dan turunan program dari tiga poin Asta Cita dimaksud adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Untuk itu koperasi harus mampu menangkap peluang konektivitas dengan MBG sebagai penyuplai bahan bakunya." terang Rai.

Di paparan berikutnya penyampaian oleh Kepala Dinas Koperindag & UKM Sumbawa. Dalam paparannya Adi Nusantara menekankan agar tata kelola koperasi di Sumbawa harus lebih baik. Di antaranya dengan disiplin manajemen dan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan secara rutin.

Pada paparan ketiga, Ketua Dekopinwil NTB, DR Mahmud menjelaskan lebih detil dan teknis terkait program turunan Asta Cita Nasional. Di antara program dimaksud adalah MBG dan KDKMP yang secara penganggaran sudah dijamin oleh pemerintah.

"Penyiapan bahan baku olahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG oleh KDKMP akan menjadi hal yang sangat urgen ketika pemenuhan seluruh penerima manfaat MBG sudah berjalan di seluruh daerah. Untuk itu peran kolaboratif antara pemerintah, koperasi melalui Dekopinda diharapkan solid agar kesiapan tersebut dapat semakin matang dan dieksekusi dengan baik." Terang DR Mahmud.

Kemudian di paparan akhir sambutan arahan disampaikan oleh staf ahli Bupati bidang ekonomi, Riki Trisnadi. Dalam sambutannya mewakili Bupati Sumbawa, Riki menekankan agar koperasi betul betul menjalankan fungsi sesuai aturan yakni untuk kesejahteraan anggota. Oleh karena itu tata kelola koperasi yang profesional berorientasi anggota diharapkan agar keadilan ekonomi dapat tercapai dan anggaran yang telah disiapkan melalui program strategis dapat dirasakan manfaatnya secara merata.

Setelah sesi sambutan, dilanjutkan dengan agenda rapat kerja daerah Dekopinda Sumbawa. Sebelum pembahasan oleh gerakan koperasi, disampaikan beberapa garis besar tema rakerda oleh Dewan Pakar Dekopinda Sumbawa Ir. Iskandar M Ec. Dev. Dalam arahannya H. Ande, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya perencanaan bisnis koperasi yang matang dalam merespon program strategis nasional. 

"Penting koperasi memperhatikan geliat putaran barang, jasa dan modal agar ekonomi dapat tumbuh dan konektivitas dengan program nasional dapat betul betul terarah dengan baik." jelas H. Ande.

Di sesi terakhir rakerda Dekopinda Sumbawa membagi kelompok forum group discussion (FGD) untuk masing masing membahas terkait tata kelola, rancangan bisnis, advokasi dan keuangan koperasi. Dalam tempo kurang lebih setengah jam beberapa rekomendasi terbit dari hasil diskusi gerakan koperasi. Di antaranya penguatan sumber daya manusia koperasi, pentingnya fasilitasi koperasi dengan sumber permodalan, kepastian hukum dan aturan untuk koperasi serta standarisasi manajemen keuangan koperasi untuk kemudahan penyelenggaraan Rapat Kerja Tahunan.(AM)