Presiden Prabowo Tambah Target Bedah Rumah Jadi 400 Ribu Unit

Presiden Prabowo Tambah Target Bedah Rumah Jadi 400 Ribu Unit

Lombok Barat.Amarmedia.co.id - Presiden RI, Prabowo Subianto menaikkan target program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit tahun 2026. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Untuk bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu itu 45 ribu, tahun ini menjadi 400 ribu. Kenaikannya besar sekali,” ujar Maruarar usai Rapat Koordinasi Forkopimda bersama Menko Polkam dan Menteri Dalam Negeri di Lombok Barat, Selasa, 19 Mei 2026 sebagai mana dilansir dari rri.co.id.

Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pemerintah mengalokasikan sekitar 15 ribu unit rumah untuk kawasan kepulauan dan daerah perbatasan melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Wilayah sasaran antara lain kawasan perbatasan di Papua, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi Tenggara di kawasan terluar dekat Filipina, hingga Kepulauan Riau. Pemerintah ingin rumah-rumah warga di wilayah terdepan Indonesia dapat direnovasi agar lebih layak huni.

“Negara harus hadir di daerah perbatasan,” kata Maruarar.

Selain program RTLH, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8 ribu rumah bagi masyarakat pengidap tuberkulosis atau TBC. Program itu ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut.

Pemerintah juga mengalokasikan sekitar 10 ribu unit rumah dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Di sektor pembiayaan perumahan, pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi dari sebelumnya sekitar 220 ribu–290 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Pemerintah juga meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku UMKM di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Melalui skema itu, pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta disebut tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Maruarar menyebut pemerintah juga mendorong keterlibatan UMKM dan industri kecil menengah dalam ekosistem pembangunan perumahan, termasuk melalui program penyediaan material seperti genteng dan komponen bangunan lain.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman karena tahun ini meningkatkan jumlah pemberian rumah-rumah di NTB. Kami masih punya sekitar dua persen kemiskinan ekstrem dan sebagian besar dipengaruhi kondisi rumah yang tidak layak huni,” ujar Iqbal.

Menurut dia, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Iqbal juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam membantu pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan pembangunan di tengah kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD).

“Pak Mendagri banyak membantu Pemprov NTB dalam mencari alternatif pembiayaan kreatif melalui berbagai skema pembiayaan pembangunan. Alhamdulillah pembangunan daerah tetap bisa berjalan,” katanya.(AM)