Perkuat Arah Kebijakan 2026 dan Desain Pembiayaan, Sekda dan Kepala Bappeda Sumbawa Hadiri Rakor Sinkronisasi Program Nasional di IPDN Jatinangor

Perkuat Arah Kebijakan 2026 dan Desain Pembiayaan, Sekda dan Kepala Bappeda Sumbawa Hadiri Rakor Sinkronisasi Program Nasional di IPDN Jatinangor

Jatinangor.Amaredia.co.id, - Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh untuk menggenjot pembangunan daerah dengan menyelaraskan program prioritas lokal dan nasional. Sebagai wujud komitmen tersebut, hari ini, Senin (26/10/2026), Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah se-Indonesia resmi dibuka di Kampus IPDN Jatinangor.

Rakor ini merupakan agenda wajib yang diselenggarakan berdasarkan surat mandat dari Menteri Dalam Negeri, yang mengutus seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia.

Merespons arahan tersebut, Bupati Sumbawa menginstruksikan kehadiran langsung dua pejabat tinggi daerah. Kabupaten Sumbawa diwakili oleh Sekretaris Daerah, Dr. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP, didampingi oleh Kepala Bappeda, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si.

Rakor yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 2026, menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan kegiatan di tingkat pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.

Usulan Pembiayaan Program Prioritas Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetyo, kepada awak media menyampaikan pentingnya forum ini dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Pada prinsipnya, sinergitas, sinkronisasi, dan penyelarasan program serta kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah memerlukan desain pembiayaan yang kuat. Dalam forum ini, Kabupaten Sumbawa telah mengusulkan sejumlah program dan prioritas yang belum dapat dibiayai oleh APBD, untuk selanjutnya disampaikan agar mendapatkan pembiayaan melalui skema Pemerintah Pusat,” jelas Sekda Haji Budi Prasetyo.

Ia berharap, “Semoga ikhtiar ini dapat membawa pembangunan di Kabupaten Sumbawa menjadi lebih akseleratif dan dampak positifnya cepat dirasakan oleh masyarakat.”

Persiapan Matang dari Bapperinda Sumbawa

Sebelum keberangkatan, Tim Bapperinda Kabupaten Sumbawa telah melakukan persiapan komprehensif, mulai dari penginputan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional hingga penyusunan rencana Program dan Kegiatan untuk tahun 2026.

"Persiapan awal sudah kita lakukan dengan matang, mulai dari penginputan data program dan prioritas daerah. Bagian Pemerintahan Setda telah memfasilitasi persiapan awal, dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada PIC Bapperinda," ungkap Staf Pemerintahan Setda Sumbawa Adi Kusuma ST.M.M.Inov. 

Materi dan Pemateri dari Berbagai Sektor Strategis

Disampaikan Sekda Sumbawa bahwa Rakor tersebut menghadirkan 29 materi penting yang disampaikan oleh para pakar dan pembuat kebijakan dari kementerian/lembaga strategis, meliputi Kebijakan Keuangan Negara (Kementerian Keuangan). Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kebijakan Pengendalian P3K oleh  (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Kebijakan Sektor Kesehatan (Kementerian Kesehatan), termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas.

Kemudian lanjutnya juga ada materi Kebijakan Program Pendidikan Dasar dan Menengah yang disampaikan oleh (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), Kebijakan Sekolah Rakyat,  (Kementerian Sosial), Kebijakan Sekolah Unggulan Garuda (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). Kebijakan Lumbung Pangan (Kementerian Pertanian) Kebijakan Program Penyediaan 3 Juta Rumah (Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman).

Ada juga beberapa materi yang penting untuk daerah yakni Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kementerian Koperasi), Kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Kebijakan Program Pekerjaan Umum (Kementerian Pekerjaan Umum), Kebijakan Lingkungan Hidup dan Persembahan (Kementerian Lingkungan Hidup), Investasi Waste to Energy  (BPI Danantara).

Beberapa sektor strategis lainnya yakni Kebijakan Ekonomi Biru (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Kebijakan Pertambangan dan Hilirisasi di Daerah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), Program Pembangunan Inpres dan Non-Inpres (Kementerian Sekretaris Negara), Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Alokasi Iuran Jaminan Kesehatan di Daerah (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan).

Ada hal hangat dan strategis yakni Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Badan Gizi Nasional), Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), 

Pengawasan Pengendalian Program Prioritas Nasional di Daerah (Kantor Staf Presiden).Pengawasan Pengendalian Program Prioritas Presiden di Daerah (Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus).Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan dalam Alokasi Iuran Jaminan Tenaga Kerja di Daerah (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), Percepatan Pelayanan Makan Bergizi Gratis di Daerah Terpencil (Satgas MBG Pemerintah Daerah), Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Republik Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan).

Percepatan Pelayanan Makan Bergizi Gratis di Daerah Terpencil (Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik)Sinkronisasi Program Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri), Sinkronisasi Program Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Direktur Jenderal Bintang Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri). Dan Optimalisasi Kerjasama Daerah dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan (Direktur Jenderal Bidan Ilustrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri).

Melalui pemahaman mendalam terhadap seluruh materi ini, diharapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sepenuhnya selaras dengan prioritas nasional demi kemajuan daerah.(AM)