Nobar “Menolak Punah”, GMNI NTB Soroti Krisis Lingkungan dan Tuntut Tanggung Jawab Pemerintah

Nobar “Menolak Punah”, GMNI NTB Soroti Krisis Lingkungan dan Tuntut Tanggung Jawab Pemerintah

Mataram.Amarmedia.co.id – Di tengah krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan, DPD GMNI NTB bersama BEMNUS Bali-Nusra menggelar nonton bareng dan diskusi film dokumenter “Menolak Punah” karya Dandy Laksono dan Aji Yahuti di Nonasuka Kopitiam, Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini tidak berhenti pada kritik terhadap dampak destruktif industri fashion, seperti limbah plastik dan mikroplastik, melainkan juga menegaskan bahwa solusi nyata untuk membangun peradaban yang lebih berkelanjutan sudah ada dan bisa dikembangkan dari kearifan lokal.

Dalam diskusi yang menghadirkan Adi Ardiansyah dan ARI Sahde Gare serta dipandu oleh Haerul Azmi, peserta diajak melihat bahwa industri fashion tidak harus selalu identik dengan eksploitasi dan pencemaran.

Indonesia, termasuk NTB, memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi alternatif, mulai dari pewarna alami berbasis tumbuhan, teknik produksi tradisional, hingga praktik fashion berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan bahan pewarna alami dari daun, akar, kulit kayu, dan tanaman lokal terbukti tidak mencemari lingkungan serta lebih aman bagi kesehatan manusia.

Ketua DPD GMNI NTB, Sulhamran, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus berpihak pada model produksi yang berkelanjutan, bukan justru memperkuat industri yang merusak lingkungan.

“Kita tidak kekurangan solusi. Kita punya pengetahuan, sumber daya, dan tradisi yang sudah sejak lama hidup selaras dengan alam. Persoalannya adalah keberpihakan: apakah negara mau mendukung jalan yang berkelanjutan atau terus membiarkan dominasi industri berbasis bahan kimia yang merusak” tegasnya.

DPD GMNI NTB mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan pewarna alami dan industri fashion berkelanjutan, melibatkan komunitas lokal dan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok berkelanjutan, dan menjadikan perlindungan ekosistem sebagai prioritas kebijakan, bukan sekadar wacana.

“Jika kita serius ingin menyelamatkan lingkungan, maka negara harus hadir mendukung solusi yang sudah ada di tengah masyarakat, bukan justru memperkuat sistem yang merusak. Ini bukan hanya soal industri, tapi soal arah peradaban” tambah Bung Hamran.

Melalui kegiatan ini, DPD GMNI NTB berharap kesadaran publik tidak hanya berhenti pada rasa prihatin, tetapi bertransformasi menjadi gerakan kolektif dan mendorong perubahan pola konsumsi sekaligus menuntut tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan dan masa depan generasi mendatang. (AM)