LKPJ Bupati Sumbawa, Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa Berikan masukan Penting

LKPJ Bupati Sumbawa, Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa Berikan masukan Penting

Sumbawa. Amarmedia.co.id | Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan Laporan atas hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggran 2022. Dalam Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Abdul Rafiq, Hadir Pimpinan DPRD Lainnya Drs. Mohammad Ansori, Syamsul Fikri AR, Sag. M.Si dan Nanang Nasiruddin S.AP, M.M.Inov. Sementara dari Pemda hadir Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany S.Pd, M.Pd Bersama Forkompinda, Asisten dan jajaran Kepala OPD. Melalui Juru Bicara Pansus Syaripuddin S.Pd, Pansus memberikan beberapa masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“DPRD melalui Pansus sangat mengapresiasi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022, sebagai salah satu tugas konstitusional dan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah, sehingga tergambar progres penyelenggaraan pemerintahan pada tahun lalu, hal itu akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berkenaan dan tahun rencana” Ucap Syarifuddin

Kemudian lanjutnya Pansus memberikan beberapa pandangan, saran dan masukan diantaranya adalah capaian kinerja realisasi  sebesar 96,79% atau sebesar Rp.1,684 Triliun, Pansus memberikan apresiasi atas capaian tersebut bahwa Pendapatan transfer terealisasi sebesar 1,485 Triliun (atau 99%), namun capaian PAD kita hanya terealisasi 83,74% atau sebesar Rp.172,069 Milyar. Melihat capaian tersebut, Pansus berharap kepada perangkat daerah yang diberi wewenang untuk mengelola pendapatan agar memaksimalkan ikhtiar dan strateginya, seperti pada Laboratorium Pengujian bahan/material yang hanya terealisasi 37,11%, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan hanya terealisasi 45.11%, Retribusi Pelataran terealisasi 65,58%, Retribusi Kios terealisasi 84,21%, Retribusi pemakaian KOPUKM terealisasi 49,23%, Retribusi Tempat Wisata, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi 58,86%.

Masukan berikutnya dari pansus adalah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Pansus melihat masih banyak fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan dan penambahan meubeler serta Alat Permainan Edukasi (APE) baik luar dan dalam. Pansus mengharapkan keberadaannya dapat berjalan optimal dengan cara memberikan fasilitas yang memadai, sehingga mampu menjadi pemicu semangat kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Pansus juga meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis agar dapat lebih memasifkan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di semua jenjang pendidikan. Terhadap beberapa sekolah Filial atau sekolah Satap, agar Dinas Dikbud segera melakukan kajian untuk ditingkatkan stastus menjadi sekolah mandiri

Terhadap bidang kesehatan penting diperhatikan pemenuhan kebutuhan obat publik atau obat essensial karena sempat terjadi kekosongan beberapa obat karena pihak Rekanan tidak mampu menyediakan obat sesuai dengan kontrak, disebabkan beberapa obat tidak terdaftar dalam E-katalog. Untuk itu, Pansus meminta Pemerintah Daerah melalui dinas terkait agar lebih selektif dalam mencari Rekanan serta mampu menggunakan obat publik yang sudah terdaftar dalam E-katalog, sehingga pelayanan publik tetap terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Hal terkait Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pansus menekankan agar pemeliharaan jalan dapat dilaksanakan secara rutin, berdasarkan pantauan Pansus, beberapa tempat mengalami kerusakan parah, sehingga diharapkan dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas jalan. Oleh karenanya, ditengah keterbatasan fiskal 5 daerah saat ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB sehingga bisa diberikan anggaran yang memadai. Selain itu, yang penting juga mendapat perhatian Pemerintah Daerah, yakni cukup banyaknya infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir, yang terjadi beberapa bulan lalu, diantaranya Jembatan Desa Lito, Cekdam Pengkareng Orong Tete Desa Pungkit Kecamatan Lopok, Cekdam Orong Bageloka Desa Lito, dan beberapa infrastruktur lainnya agar segera di lakukan perbaikan mengingat pentingnya infrastruktur tersebut untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

Foto Pemerintah Daerah yang mengikuti Paripurna

Terhadap Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pansus mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat memperluas capaian penataan kawasan permukiman kumuh, demikian pula terhadap fasilitas air bersih dan lampu penerangan jalan umum. Terlebih lagi dalam menghadapi event internasional MXGP Samota Sumbawa. Kondisi penerangan jalan umum dan air bersih di venue dan Kota Sumbawa harus dapat terjamin dengan baik. 

Terkait Bidang Sosial Pansus meminta perhatian Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk memberikan penanganan serius persoalan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang banyak berkeliaran di jalan maupun yang dipasung, agar memaksimalkan keberadaan pendamping sosial maupun pekerja sosial yang ada di setiap kecamatan, sehingga persoalannya terkoordinasi dan terselesaikan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.

Disamping hal diatas pansus juga menyingung  persoalan yang dihadapi tenaga kerja lokal setiap tahunnya, penting kiranya Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pembinaan lebih intens terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sumbawa serta memaksimalkan koordinasi dengan Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa agar fungsi pengawasan bisa berjalan secara maksimal, Juga terhadap  angka kekerasan terhadap anak dan  perempuan masih tinggi, untuk itu dibutuhkan keterlibatan semua stakeholder agar pencegahan dan penanganan kasus lebih optimal, sehingga rasio penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat ditangani.

Hal wajib juga disinggung Pansus yakni Bidang Pangan, Pansus memandang bahwa komoditas tanaman pangan memiliki peranan pokok dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Semua upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan harus dilakukan secara integratif dari hulu hingga hilir, Pansus meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan Pupuk yang cukup bagi Petani, baik yang organik maupun anorganik.

Tak ketinggalan urusan Lingkungan Hidup Pansus menyoroti Program Pengelolaan Persampahan, yakni masih kurangnya sarana TPA terutama di wilayah timur, Selatan kapasitas sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah belum memadai serta belum terintegrasi. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Selain itu, membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan melalui pembangunan karakter masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup agar tertib dalam mengolah sampah, seperti Tertib Tempat, Tertib Wadah dan Tertib Waktu dalam membuang sampah.

Foto Anggota DPRD Kab Sumbawa yang mengikuti Paripurna

Terhadap Bidang Perhubungan, Pansus menyoroti manajemen transportasi yang belum optimal, pemasangan marka jalan masih kurang, serta keberadaan transportasi massal yang menghubungkan destinasi wisata dan pendidikan dan perekonomian belum terbangun. Oleh karena itu Pansus mendorong tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumbawa. Di samping itu yang perlu menjadi perhatian yakni masih cukup banyak terjadi kobocoran terhadap retribusi Parkir, terutama retribusi parkir pasar, Pansus menemukan masih adanya juru parkir yang belum memiliki identitas parkir dan adanya penyetoran retribusi oleh juru parkir kepada juru pungut yang tidak disertai dengan tanda bukti setoran. Kepada dinas terkait Pansus mengharapkan, agar melakukan penertiban kembali terhadap seluruh juru parkir dan petugas yang melakukan pemungutan retribusi.(AM/Ruf)

 Bersambung ke bagian kedua.