Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis, Komisi II Konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB

Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis, Komisi II Konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB 

Mataram. Amarmedia.co.id - Anggota Komisi 2 DPRD kabupaten Sumbawa  Ridwan SP.M.Si dan Ida Rahayu SAP melaksanakan konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB di Mataram terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah guna memenuhi gizi dan nutrisi yang baik. (4 Desember 2024). Keduanya diterima oleh Kabid Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB H. Tunggul Wiyatno .S.Hut M.P.

Dikatakan oleh Ida Rahayu bahwa kedatangannya bersama anggota Komisi 2 untuk mengkonsultasikan alur pengorganisasian dan skema dari program makan bergizi gratis yang juga akan menyasar anak-anak sekolah di Kabupaten Sumbawa. 

Atas hal tersebut H Tunggul menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu Dinas Ketahanan Pangan NTB hadir pada Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberian makanan bergizi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional. 

"Rapat koordinasi dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi Setda Provinsi NTB dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Biro Perekonomian Setda NTB" jelasnya.

Rapat tersebut menghasilkan pembagian tugas strategis antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat. Dinas Perindustrian ditugaskan untuk menginventarisasi UMKM binaan yang akan menyiapkan bahan makanan pokok, sementara Dinas Perikanan bertanggung jawab mengidentifikasi kelompok nelayan dan hasil tangkapan ikan yang akan menjadi menu utama. Dinas Koperasi diminta memastikan keberlanjutan BUMDes dan koperasi yang sehat untuk penyediaan bahan pokok, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan akan mengamankan ketersediaan beras melalui Bulog jika terjadi kendala pada rantai pasok.

Dinas Perdagangan memiliki peran menjaga stabilitas harga bahan makanan pokok serta mengantisipasi potensi gejolak harga selama pelaksanaan program. Dinas Pertanian ditugaskan memastikan ketersediaan bahan baku dari sektor pertanian tetap stabil dan lancar. Sementara itu, Biro Perekonomian bertanggung jawab mengoordinasikan keseluruhan rantai pasok, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi kepada penerima manfaat, dengan dukungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) KOREM 162 Wira Bhakti sebagai koordinator lapangan.

"Rapat tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung keberhasilan program pemberian makanan bergizi, yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung kesejahteraan warga di Provinsi NTB. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat implementasi program dengan dampak yang nyata bagi masyarakat" pungkasnya. (AM)