Fraksi PDI Perjuangan Soroti Kualitas APBD Perubahan 2025: Desak Pengawasan MBG dan Jelaskan Lonjakan SiLPA

Fraksi PDI Perjuangan Soroti Kualitas APBD Perubahan 2025: Desak Pengawasan MBG dan Jelaskan Lonjakan SiLPA

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id -  (25 September 2025 )— Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang paripurna hari ini,Kamis 25 September 2025.

Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, namun mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera memperbaiki tata kelola anggaran dan program, terutama terkait keselamatan anak dan efisiensi belanja.

Pandangan umum ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Hj Jamilah SPd.SD dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov.ikut mendampinginya Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MKn  Dari pemerintah daerah Hadir Sekretaris Daerah Dr.Budi Prasetyo MAP

Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian serius terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan hajat nasional. Fraksi sangat menyayangkan adanya kasus keracunan makanan di berbagai daerah yang berpotensi menimbulkan trauma bagi siswa.

"Kami sangat menyesalkan bahwa dalam praktik di lapangan, masih sering ditemukan kasus keracunan makanan akibat Program MBG di berbagai daerah. Keselamatan dan kesehatan anak-anak bangsa harus menjadi prioritas utama," tegas Jubir Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemda Sumbawa untuk segera mencari akar persoalan, memperbaiki mekanisme pengadaan, pengawasan kualitas, hingga distribusi makanan. Mereka juga meminta agar setiap menu MBG disusun oleh ahli gizi dan diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional.

Kritis terhadap Pemangkasan Belanja Modal dan Lonjakan SiLPA

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa pergeseran signifikan dalam komposisi anggaran yang dinilai kontradiktif dengan visi pembangunan jangka panjang:

Terhadap pemangkasan belanja modal, Fraksi mempertanyakan mengapa Belanja Modal dipangkas drastis sebesar 31,51%, padahal sektor ini berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sebaliknya, Belanja Operasi justru naik. Fraksi meminta jaminan bahwa Belanja Operasi yang meningkat tidak didominasi oleh belanja rutin, tetapi berdampak nyata pada kesejahteraan.

Terkait lonjakan SiLPA Fraksi mencatat lonjakan tajam pada penerimaan pembiayaan, yang meningkat dari Rp5 miliar menjadi Rp93,4 miliar (naik 1.769%) dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Fraksi mempertanyakan apakah lonjakan SiLPA ini tidak menandakan rendahnya kualitas perencanaan dan serapan anggaran pada tahun lalu.

Inisiatif Fiskal dan Keadilan Pelayanan

Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemda untuk lebih berani dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lebih bijak dalam menekan belanja rutin. Mereka juga menyoroti adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan dan meminta Pemda menjelaskan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas fiskal.

"Pendapatan Asli Daerah yang dibayarkan oleh masyarakat harus ada timbal balik dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pelayanan publik yang baik, infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan," tutup Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, dengan harapan seluruh catatan kritis ini dapat memperkuat kualitas anggaran demi terwujudnya Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

Fraksi PDI Perjuangan yang menyampaikan pandangan umum ini adalah Pelindung/Penasihat Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. Ketua: I Nyoman Wisma, S.I.P,Sekretaris: H. Jabir, S.Pd. Anggota: I Ketut Sawitra, Hj. Jamila, S.Pd., S.D. (AM)