Fraksi PDI Perjuangan Minta Pemda Evaluasi dan tempatkan Aparatur Sesuai Keahlian

Sumbawa. Amarmedia.co.id | Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang ke Dua yang digelar Senin 10 Juli 2023, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pemandangan umumnya terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

“Fraksi kami memandang bahwa dalam penyelenggaran pemerintahan di kabupaten Sumbawa mengalami kemundaran terutama dalam peningkatan pengelolaan tata pemerintahan yang baik, hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah kabupaten Sumbawa kedepan untuk tidak terulang kembali. Fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi kita bersama, terutama dalam penempatan aparatur pemerintahan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya hal ini menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” Urai Saidatul Kamila yang menjadi juru bicara Fraksi PDI Perjuangan

Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syamsul Fikri AR. SAg, M.Si. hadir Wakil Bupati Sumbawa Hj.Dewi Noviany S.Pd.M.Pd bersama para sisten dan staf ahli Bupati serta Kepala OPD dan Forkopimda. 

Kemudian Lanjut Saidatul Kamila Djibril, Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pijakan bagi pemerintah daerah untuk membuat perencanaan program dan pengelolaan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian anggaran dapat memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu penyusunan anggaran yang baik menjadi pondasi dasar bagi penataan pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan.

Terhadap realisasi pendapatan asli daerah , fraksi kami memandang bahwa target pendapatan asli daerah kabupaten sumbawa masi terdapat selisih dari jumlah realisasi sebesar 96,82% kami menggambarkan bahwa masih tidak sejalannya dengan potensi daerah yang kita miliki dengan potensi riil yang dimiliki oleh daerah kita. Sehingga optimalisasi percepatan pembangunan daerah menjadi permasalahan yang berulang- ulang dikarenakan ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemda untuk menggali dan memaksimalkan sumberdaya daerah yang potensial.

Mengingat masih banyaknya sektor pembangunan yang terabaikan dan tidak masuk dalam APBD yang kita miliki. Terutama pembangunan yang menyangkut dengan kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak, seperti optimalisai sektor infrastruktur jalan yang banyak menjadi sorotan dan keluhan di tengah-tengah masyarakat, fraksi kami memandang bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan pondasi dasar dalam segala sektor kepentingan umum masyarakat baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan pelayanan publik maupun politik.

Terhadap sektor komponen belanja daerah tahun 2022 antara porsi belanja publik dengan belanja aparatur, fraksi pdi perjuangan dprd sumbawa meminta agar strategi pembangunan yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan skpd benar- benar direalisasikan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan, dengan demikian khususnya anggaran belanja publik dapat dipastikan digunakan sebesar-besarnya dan memberi manfaat positif terhadap kebutuhan masyarakat kabupaten sumbawa. Untuk itu fraksi pdi perjuangan memberikan catatan penting agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat sumbawa.

Terhadap penataan dan penempatan tenaga P3K yang lulus, fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penempatan tenaga P3K yang lulus namun penempatannya jauh dari tempat domisili. Terhadap detail arah kebijakan pemerintah daerah terkait nasib para tenaga honorer penting kiranya fraksi kami meminta detail informasi kabijakan pemerinta daerah ke depan yang nantinya menjadi solusi keberpihakan dan perhatian pemerintah daerah kepada saudara kita yang masih menjadi tenaga honorer daerah yang selama ini mempunyai peran penting dalam menunjang/menopang penyelenggaraan pemerintahan.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan mxgp samota yang lalu fraksi kami memandang bahwa masi adanya keterlibatan kuat penyelengara pemerintahan sehingga berimplikasi terhadap terganggunya sektor penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagaimana hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK kabupaten sumbawa mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP), oleh karena itu menjadi catatan penting dan harus mendapat perhatian dan pertimbangan matang pemerintah daerah terhadap pelibatan sumber daya lain dalam program kegiatan MXGP maupun program komersil lainnya.

Fungsi fasilitasi pemerintah daerah dalam kegiatan MXGP  tidaklah harus menggerakkan sumberdaya pemerintahan akan tetapi sedapat mungkin pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai fasilitator terhadap kegiatan komersil tersebut. Fraksi kami menyambut baik kegiatan MXGP  dengan catatan kami kepada pemerintah daerah ke depan untuk lebih memfokuskan optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah dan Optimalisasi sektor pontensial daerah yang akan menjadi dasar dalam hal promosi multi sektor pontensial daerah.

Terkait dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam menyukseskan kegiatan MXGP  fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memikirkan dengan matang sehingga tidak mengorbankan sektor pembangunan lainnya yang kiranya bermanfaat dan lebih dirasakan oleh masyarakat kabupaten sumbawa. Hal ini menjadi catatan penting bagi fraksi kami dan meminta kepada pemerintah daerah agar betul-betul memperhatikan kemampuan keuangan daerah terhadap pembiaayaan dan pendapatan dari penyelengaraan kegiatan MXGP, karena dalam hal ini pemerintah daerah terkesan terlalu memaksakan diri dengan agenda kegiatan yang hanya berlangsung beberapa hari.oleh karena itu ke depan kegiatan baik komersil maupun non komersil lainnya harusnya sudah dipersiapkan dengan matang sehingga tidak berimplikasi terhadap terganggunya percepatan pembangunan daerah.

Terhadap peningkatan pelayanan publik fraksi kami juga mendorong pemerintah daerah, dalam hal pemerataan pembangunan sarana prasarana baik kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur jalan. Fraksi pdi perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur yang merupakan pondasi dasar penopang ekonomi daerah namun belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Seperti, penyelesaian pembangunan jalan osap sio, simpang negara padasuka sakamaju emang lestari, jalan menuju desa labuhan sangoro, jalan simpang lamenta, jalan menuju dusun buen rare desa sepayung serta ruas jalan lainnya yang masih menjadi PR besar pemerintah daerah kedepan. Fraksi kami juga mendorong pemerintah daerah dalam memastikan dan menetapkan batas wilayah desa yang ada di kabupaten sumbawa.(AM)