Bupati Sumbawa Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2024 pada Paripurna DPRD, Raih Opini WTP dari BPK

Bupati Sumbawa Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2024 pada Paripurna DPRD, Raih Opini WTP dari BPK

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari Senin 7 Juli 2025 menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, camat, tokoh masyarakat, dan media.

Dalam pidato pengantarnya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya rapat paripurna ini dalam batas waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diajukan setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB.

"Hasil audit BPK Perwakilan Provinsi NTB sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 157.B/LHP/XIX.MTR/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025 telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" tegas Bupati, disambut apresiasi hadirin. Raihan opini WTP ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa.

Ranperda ini menyajikan tujuh jenis laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Bupati H.Jarot memaparkan secara garis besar realisasi APBD Tahun Anggaran 2024:

Pendapatan Daerah, Ditargetkan sebesar Rp2.114.363.040.235,00, dengan realisasi mencapai Rp2.109.335.628.712,64 atau 99,76%. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target dengan realisasi 107,25%.

"Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 cukup baik dan akan terus ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang," kata Bupati.

Belanja Daerah, Dianggarkan sebesar Rp2.136.393.267.916,00, dengan realisasi sebesar Rp2.040.862.327.564,36 atau 95,53%

Realisa belanja operasi mencapai 96,02%, belanja modal 91,42%, belanja tidak terduga 41,69%, dan belanja transfer 97,69%.

Bupati menyatakan bahwa realisasi belanja daerah juga menunjukkan kinerja yang baik dan akan terus dioptimalkan.

Pembiayaan Daerah. Dari selisih antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp93.486.596.780,06.

Bupati juga merinci laporan keuangan lainnya LPSAL menunjukkan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp93.486.596.780,06.,Neraca menggambarkan posisi keuangan dengan total aset sebesar Rp3.434.370.252.281,75 dan ekuitas sebesar Rp3.343.702.779.353,41.

Laporan Operasional (LO) menunjukkan surplus/(defisit) sebesar (Rp108.618.272.628,20). Laporan Arus Kas (LAK) mencatat Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp94.003.494.950,33.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) mencatat ekuitas akhir sebesar Rp3.343.702.779.353,41.

Bupati H. Jarot menegaskan bahwa sesuai dengan rekomendasi BPK, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan memperkuat aktivitas pengendalian intern dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kami harapkan Rancangan Perda ini dapat dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pada akhirnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa," tutup Bupati, menyampaikan terima kasih atas perhatian, kerja sama, dan dukungan dari DPRD serta seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa. (am)