Bulog Sumbawa Garansi Distribusi Bantuan Pangan Merata dan Tepat Sasaran

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id — Pemerataan distribusi bantuan pangan dan sembako kembali menjadi sorotan penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengemuka dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Staf Ahli Komisi II DPRD Sumbawa Besar Abdul Ma’ruf Rahmat, S.P., bersama para mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) ke Kantor Perum Bulog Cabang Sumbawa pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Kunjungan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 11.00 WITA tersebut secara khusus meninjau efektivitas program bantuan pangan pemerintah, mekanisme penyaluran hingga ke tingkat desa, serta solusi konkret atas berbagai dinamika yang ditemukan di tengah masyarakat.

Dalam pemaparannya di hadapan para akademisi, Kepala Perum Bulog Cabang Sumbawa, M. Nur Ristanto, S.P., menegaskan bahwa seluruh program penyaluran sembako dan bantuan pangan telah dijalankan secara merata ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Terkait polemik data penerima manfaat, Bulog menegaskan posisinya sebagai lembaga eksekutor atau penyalur. Seluruh data Penerima Bantuan Pangan (PBP) bersumber langsung dari pemerintah pusat melalui Dinas Sosial (Data SEN).

Program bantuan pangan disalurkan dengan alokasi standar sebesar 10 kilogram beras serta tambahan komponen seperti 2 liter Minyak Kita per alokasi bulanan.

Pelaksanaan distribusi dilakukan secara berkala setiap bulan, di mana dalam kondisi tertentu penyalurannya dapat dirapel dalam satu kali pembagian guna efisiensi di lapangan.

Selain bantuan sosial, Bulog juga secara aktif mendistribusikan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat luas.

Solusi Tegas Atas Keluhan Kualitas Beras di Lapangan

Dalam sesi diskusi interaktif, salah satu mahasiswa UTS April sempat mempertanyakan temuan fisik beras bantuan yang dinilai kurang ideal atau memiliki bintik hitam saat diterima oleh sebagian warga.

Menanggapi hal tersebut, M. Nur Ristanto memberikan penjelasan terbuka dan solutif. Ia mengakui bahwa dengan volume beras yang mencapai puluhan ribu ton, pemeriksaan secara manual pada setiap karung tentu memiliki keterbatasan teknis. Sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik, Bulog menerapkan sistem pergudangan First In, First Out (FIFO) dan menyiapkan mekanisme penukaran yang transparan.

 "Kami mengecek kualitas beras sebelum keluar gudang, tetapi dengan volume beras yang begitu banyak, tidak mungkin kami memeriksa setiap karung satu per satu. Jika di lapangan masyarakat menerima beras yang dinilai kurang layak akibat kendala teknis, warga berhak mengembalikan beras tersebut untuk ditukar dengan yang baru melalui petugas di desa atau dusun setempat," ujar M. Nur Ristanto.

Komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas pangan ini turut didukung oleh ketersediaan stok yang sangat kuat. Berdasarkan data operasional per 2 Oktober 2026, total stok setara beras yang dikuasai Bulog Sumbawa mencapai 65.400 ton, ditambah cadangan jagung sebanyak 3.000 ton.

Dengan tingkat kebutuhan penyaluran rutin lokal di Kabupaten Sumbawa yang hanya berkisar 12.000 ton per tahun, ketahanan pangan daerah dipastikan sangat aman hingga akhir tahun 2026, bahkan sanggup memenuhi kebutuhan jangka panjang. Selain itu, kapasitas gudang penyimpanan yang dimiliki mencapai 120.000 hingga 130.000 ton masih menyisakan ruang kosong sekitar 50.000 hingga 60.000 ton, sehingga sangat siap menampung hasil serapan panen petani sekaligus menjaga stabilitas harga melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Melalui sinergi yang baik antara pemerintah, Bulog, DPRD, dan pengawasan masyarakat, distribusi sembako diharapkan dapat terus berjalan secara tepat sasaran, adil, dan merata ke seluruh pelosok Sumbawa. (AM/Azizah/April)