Bincang Kamisan Meretas Jalan Entaskan Kemiskinan Ekstrem: NTB Belajar dari Pengalaman Lalu, Fokus Kolaborasi dan Terobosan Baru

Bincang Kamisan Meretas Jalan Entaskan Kemiskinan Ekstrem: NTB Belajar dari Pengalaman Lalu, Fokus Kolaborasi dan Terobosan Baru

Mataram, Amarmedia.co.id  – Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi topik utama dalam acara "Bincang Kamisan" yang diselenggarakan pada Rabu, 18 Juni 2025 di ruang Media Center Kantor Gubernur Provinsi NTB. Diskusi ini menghadirkan pembicara Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, dan Guru Besar Universitas Mataram, Prof. Mansur Afifi, dengan pemaparan kunci dari Ir H. Badrul Munir MM sebagai Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013.

Dalam paparannya, H. Badrul Munir menyoroti pembelajaran dan akselerasi aktualisasi NTB periode 2008-2013 yang mengusung tema "NTB Bersaing" sebagai kiat jitu penanggulangan kemiskinan. Strategi pada masa itu meliputi, memastikan validitas dan reliabilitas data kemiskinan serta pemutakhiran data berkala bersama BPS dan instansi terkait, Menetapkan target penurunan angka kemiskinan bersama kabupaten/kota dan memastikan program tepat sasaran sesuai kriteria klaster,  mengembangkan program kolaboratif dan memastikan akomodasi dalam APBD kabupaten/kota dan provinsi.

Demikian pula mengefektifkan koordinasi dan sinkronisasi program dengan kabupaten/kota dan pemerintah pusat, mengupayakan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan sumber daya lokal dan pengembangan ekonomi kreatif, melakukan evaluasi kinerja program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh setiap semester dan tahunan dan  menegaskan bahwa setiap program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki kontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ke depan, H. Badrul Munir menekankan beberapa langkah strategis:

1. Memantapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi klaster program antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan program lintas sektor.

2. Menetapkan target penurunan kemiskinan dan program tahunan bersama kabupaten/kota, serta memastikan program tersebut terakomodir dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota.

3. Menyelenggarakan evaluasi berkala dan memberikan reward kepada kabupaten/kota yang dinilai progresif dalam penurunan angka kemiskinan.

Acara ini juga mengidentifikasi peluang dan terobosan dalam penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2025-2030, di antaranya:

Memaksimalkan posisi otonomi desa, mengingat tersedianya alokasi anggaran tingkat desa sejak 2014.

Memaksimalkan pemanfaatan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dengan keberadaan 450 anggota DPRD di NTB.

Memanfaatkan kebijakan efisiensi anggaran (seperti Inpres No. 1 Tahun 2025) sebagai peluang. Memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah.

Mengupayakan sumber pembiayaan swasta dan kerja sama dengan lembaga internasional.Menjadikan NTB sebagai pangsa pasar bagi industri olahan lokal daerah melalui kampanye "cinta produk lokal."

Diskusi ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan di NTB untuk semakin mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di masa mendatang. (AM)