Bappeda Sumbawa Jadikan RPJMD dengan Visi Jarot-Ansori dan Aspirasi Rakyat Pedoman Pembangunan

Bappeda Sumbawa Jadikan RPJMD dengan Visi Jarot-Ansori dan Aspirasi Rakyat Pedoman Pembangunan

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 19 Agustus 2025— Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berkomitmen penuh untuk menyelaraskan program strategis nasional dengan visi-misi kepemimpinan Bupati Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Mohamad Ansori. Kepala Bappeda Sumbawa, Dr. Dedy Heri Wibowo, S.Si., M.Si., dalam perbincangan di ruang kerjanya (19/8) mengungkapkan bahwa Bappeda akan berperan sebagai "dapur" produk kebijakan yang menjembatani aspirasi rakyat dan agenda pembangunan daerah.

Menurut Doktor Dedy, prioritas utama pembangunan di bawah kepemimpinan Jarot-Ansori adalah infrastruktur jalan, terutama di wilayah Selatan Sumbawa. Langkah ini diambil untuk memastikan semangat kemerdekaan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata melalui peningkatan sarana dan prasarana.

Selain itu, Bappeda juga memfokuskan perhatian pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan sektor kesehatan. "Anggaran pendidikan dialokasikan sekitar 25% dari APBD 2025," ungkap Dedy.

Di bidang kesehatan, Bappeda memprioritaskan penyelesaian pembangunan RSUD Sumbawa di Sering, Kecamatan Unter Iwes. Rumah sakit ini diproyeksikan menjadi pusat rujukan untuk penyakit khusus, seperti jantung dan kejiwaan, dengan dukungan peralatan dari pemerintah pusat senilai Rp15 miliar. Pembangunan ini juga akan diintegrasikan dengan program penanganan stunting, kemiskinan, dan penyakit menular.

Doktor Dedy menjelaskan, dalam menyusun perencanaan, Bappeda mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu program spesifik dan program sensitif.

Program spesifik adalah program yang langsung menyentuh masalah, seperti penanganan kesehatan ibu dan anak.

Program sensitif adalah program pendukung, seperti perbaikan akses lingkungan, air bersih, dan ketahanan pangan untuk mendukung pencegahan stunting.

Semua program ini disusun melalui lima pendekatan, yakni demokrasi, teknis, politik (visi-misi kepala daerah dan aspirasi dewan), bottom-up dari bawah, dan partisipatif. "Dengan begitu, perencanaan pembangunan dapat mengombinasikan kebutuhan nyata masyarakat yang disuarakan oleh masyarakat lewat DPRD dengan konsistensi arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD" pungkasnya.(AM)