Apresiasi Kinerja Bulog 2026, Komisi II DPRD Sumbawa Beri Catatan Penting Soal Gudang 2027 dan HET Beras

SUMBAWA,Amarmedia.co.id — Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti evaluasi metode pengadaan serta kesiapan infrastruktur pangan daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga dan produksi beras nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, S.H., dalam wawancara khusus di ruang kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa pada Rabu, 30 September 2026.

Evaluasi Sistem Maklon dan Kesesuaian HET Beras

Dalam keterangannya, H. Zohran, S.H.akdab di sapa Haji Orek menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem maklon atau sewa jasa giling/pemrosesan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan beras. Metode kerja ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas mutu beras yang dihasilkan serta struktur pembentukan harga.

Menurutnya, perubahan metode kerja pemerintah pada tahun 2026 yang tetap menggunakan sistem maklon perlu terus diselaraskan dengan kisaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

 "Sistem maklon atau sewa jasa yang berkisar hingga Rp1.050 per kilogram memiliki dampak langsung terhadap ketetatapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen," ujar H. Zohran.

Ia menambahkan, penyerapan beras medium oleh pemerintah saat ini berada pada Rp13.500 per kg. Dengan skema ini, dinamika biaya produksi harus dijaga agar selaras dengan ketetapan Regulasi Badan Pangan Nasional (Bapanas)—khususnya Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras—yang menetapkan HET untuk Wilayah 2 (Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi) Beras Medium sebesar Rp13.500/kg, Beras Premium: sebesar Rp14.900/kg dengan Penyesuaian batas HET Wilayah Zona 2 perlu mendapat pertimbangan pemerintah terhadap relaksasi HET di tingkat konsumen agar ditingkat penggilingan beras dapat berproduksi sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan harga pembelian bahan baku ditingkat petani yang telah mencapai rp7000-rp7500 yangvyelah melampaui HET. 

Apresiasi untuk Perum Bulog dan Mitigasi Gudang 2027

Di samping catatan evaluasi, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi atas kinerja Perum Bulog, khususnya Kantor Cabang Sumbawa dan Kanwil NTB, atas keberhasilan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sepanjang tahun 2026.

"Kami mengapresiasi Bulog atas pelayanan pembayaran yang tepat waktu serta manajemen pengadaan di unit-unit gudang yang dikategorikan sangat baik," ungkapnya.

Namun, guna mengantisipasi penyerapan CBP pada tahun 2027, Komisi II mengingatkan Bulog untuk melakukan langkah mitigasi sejak dini terkait kapasitas penyimpanan gudang di wilayah Sumbawa maupun NTB secara umum. Kelancaran arus bongkar muat dan daya tampung gudang dinilai kunci penting agar mitra kerja lokal tidak mengalami kendala penyerapan saat panen raya.

Kolaborasi Sektor Pertanian: Fokus Irigasi Tersier MT-2

Guna menjamin ketersediaan pasokan CBP, H. Zohran mendorong kolaborasi erat antara Perum Bulog sebagai operator penyerapan dan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa selaku pembina budidaya.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi II DPRD Sumbawa, produksi padi pada Masa Tanam I (MT-1) secara umum berjalan lancar tanpa kendala air. Kendala utama justru dihadapi petani pada Masa Tanam II (MT-2) akibat tingginya tingkat kehilangan air (losis) pada jaringan distribusi.

Iya mengharapkan ada perbaikan jaringan tersier. "Jaringan irigasi tersier di Sumbawa mayoritas masih bersifat konvensional (saluran tanah), yang mengakibatkan pemborosan debit air secara signifikan sebelum mencapai petakan sawah" ungkapnya 

Kemudahan lanjutnya mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Pusat serta instansi teknis terkait untuk menjadikan betonisasi dan modernisasi perpipaan irigasi tersier sebagai skala prioritas serta peningkatan Indeks Pertanaman "Efisiensi air pada MT-2 diyakini akan secara langsung meningkatkan produktivitas serta kuantitas panen padi secara maksimal" pungkasnya (AM)