Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa H Zainuddin Sirat Soroti Kinerja Pemda dan Implementasi Rekomendasi Pansus

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa H Zainuddin Sirat Soroti Kinerja Pemda dan Implementasi Rekomendasi Pansus

SUMBAWA, 7 Juli 2026– Sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung pada Selasa (7/7/2026) diwarnai dengan interupsi tajam terkait evaluasi kinerja Pemerintah Daerah. 

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat PPP Pembangunan, H. Zainuddin Sirat, mendesak eksekutif untuk lebih serius dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah dihasilkan oleh DPRD.

Dalam interupsinya, H. Zainuddin menyoroti fenomena aksi demonstrasi masyarakat yang marak terjadi belakangan ini sebagai indikator adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Ia menegaskan bahwa DPRD telah mengeluarkan rekomendasi hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 lalu sebagai acuan perbaikan.

Salah satu poin penting yang ditekankan H. Zainuddin adalah terkait pemeliharaan jalan. Menurutnya, terdapat rekomendasi yang menginstruksikan agar pemeliharaan jalan dilakukan pada akhir triwulan pertama atau paling lambat awal triwulan kedua.

"Semangat dari rekomendasi Pansus saat itu adalah agar pemeliharaan menjadi lebih efektif. Selama ini, perbaikan sering dilakukan di akhir tahun, sehingga jalan yang baru diperbaiki cepat rusak kembali akibat curah hujan. Akibatnya, durasi masyarakat menikmati infrastruktur yang layak sangat singkat," tegas H. Zainuddin.

Ia menyayangkan hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda pelaksanaan rekomendasi tersebut di lapangan. Ia meminta Pemerintah Daerah memberikan penjelasan resmi melalui surat jika terdapat kendala dalam eksekusinya, agar komunikasi antar lembaga tetap terjaga dan tidak terkesan diabaikan.

Selain infrastruktur, H. Zainuddin juga menyoroti peran Bapperida dalam melakukan evaluasi terhadap program kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa Bapperida harus memastikan setiap program yang diajukan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bapperida memiliki kewenangan untuk menolak program OPD yang tidak menunjukkan orientasi pada manfaat masyarakat. Sebagai mantan Ketua Pansus LKPD 2025, saya sangat memahami kondisi di lapangan. 

Rekomendasi-rekomendasi ini dibuat bukan tanpa dasar, melainkan sebagai upaya kolektif untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah ke depannya," pungkasnya.

H. Zainuddin berharap masukan ini menjadi perhatian serius Bupati Sumbawa dan Wakil Bupati Sumbawa serta Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran eksekutif untuk segera melakukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa. (AM)