Teluk Saleh Menuju Perikanan Berkelanjutan: Pemkab Sumbawa Komitmen Hadirkan Solusi Komprehensif Bagi Nelayan

Teluk Saleh Menuju Perikanan Berkelanjutan: Pemkab Sumbawa Komitmen Hadirkan Solusi Komprehensif Bagi Nelayan

Sumbawa, Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menegaskan komitmennya untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan di Teluk Saleh, khususnya terkait isu larangan penggunaan kompresor. Hal ini terungkap dalam rapat hearing Komisi II DPRD Sumbawa pada Jumat (18/7) lalu, yang membahas dampak penggunaan kompresor terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan.

Andi Kusmayadi, S.Pi., M.Si., Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Sumbawa, menyatakan bahwa regulasi pelarangan penggunaan kompresor adalah langkah krusial untuk mengamankan sumber daya hayati laut. "Penggunaan kompresor jelas dilarang demi mengamankan sumber daya hayati," tegas Andi Kusmayadi.

Ia menggarisbawahi pentingnya sosialisasi secara terus-menerus tentang konservasi dan bahaya penggunaan kompresor, bahkan sebelum Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak. Menurutnya, penyadaran masyarakat adalah langkah awal yang sangat penting, sementara penegakan hukum akan menjadi efek jera terakhir.

Inovasi Ekonomi Biru sebagai Solusi Alternatif

Andi Kusmayadi juga memaparkan potensi ekonomi biru yang dapat menjadi alternatif bagi nelayan yang selama ini bergantung pada kompresor. Konsep ini mencakup penangkapan ikan terukur, budidaya yang baik, serta semangat cinta laut dan konservasi. Ia mencontohkan jasa lingkungan hiu paus dan penanaman bakau yang memiliki potensi penjualan karbon sebagai peluang ekonomi baru.

"Kami siap melakukan kompensasi melalui konsep ekonomi biru ini, sejalan dengan capaian pemerintahan pusat dan provinsi serta visi Presiden Prabowo-Gibran," ungkapnya. Untuk mendukung transisi ini, Bappeda mengusulkan agar perubahan APBD dapat dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi atau bahkan pengembangan pariwisata, seperti sertifikasi guide penyelam.

Dukungan Lintas Sektoral dan Penegakan Hukum Tegas

Dalam rapat tersebut, berbagai pihak turut menyampaikan pandangan dan komitmennya. Kepala Desa Labuhan Sangoro, Firman, dan Kepala Desa Labuhan Pidang, Sarifuddin, menyampaikan keresahan masyarakat terkait dominasi nelayan kompresor dan dampak negatifnya, namun juga berharap ada solusi bagi nelayan yang terdampak.

Kasat Polair Polres Sumbawa menegaskan bahwa penggunaan kompresor melanggar Undang-Undang Pasal 85 dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau denda Rp2 miliar lebih. Ia juga mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) spesifik yang melarang penggunaan kompresor untuk memperkuat dasar hukum.

Senada, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, S.Pi., M.T., menekankan pentingnya program yang bersentuhan langsung dengan nelayan untuk menekan penggunaan kompresor. Ia mengharapkan sosialisasi dan pemberdayaan dapat diperkuat di daerah pesisir.

Rekomendasi DPRD: Kolaborasi untuk Masa Depan Perikanan Sumbawa

Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kunci dari Komisi II DPRD, yang sejalan dengan visi Pemerintah Daerah:

1. Penguatan Kelompok Nelayan Sadar Lingkungan: Melalui sosialisasi komprehensif, mendorong pembentukan dan penguatan kelompok nelayan yang berkomitmen pada penangkapan ikan berkelanjutan.

2. Pemberdayaan dalam Pengawasan Partisipatif: Mendorong nelayan untuk terlibat aktif dalam pengawasan aktivitas perikanan di Teluk Saleh.

3. Rehabilitasi Ekosistem Laut: Menginisiasi upaya rehabilitasi terumbu karang dan ekosistem laut yang rusak.

4. Solusi Alternatif Ekonomi: Mengidentifikasi nelayan yang masih menggunakan kompresor dan memberikan bantuan modal untuk pengadaan alat tangkap ramah lingkungan.

5. Peningkatan Penegakan Hukum Terpadu: Melakukan patroli rutin oleh aparat gabungan (Polairud, TNI, DKP Provinsi NTB, dan DKP Kabupaten Sumbawa) serta penindakan tegas terhadap pelanggar.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa siap bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk menciptakan ekosistem perikanan yang lestari dan menyejahterakan masyarakat nelayan Teluk Saleh. Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Sumbawa dalam menyeimbangkan perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi. (AM)