Sumbawa Targetkan Lonjakan PAD dan Peningkatan Infrastruktur dalam Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi DPRD

Sumbawa Targetkan Lonjakan PAD dan Peningkatan Infrastruktur dalam Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi DPRD

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (16/7/2025), Wabup Ansori menegaskan komitmen Pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Menjawab sorotan fraksi mengenai realisasi PAD yang melampaui target namun masih didominasi pajak dan retribusi daerah, Wakil Bupati menyampaikan bahwa target dan realisasi tahun 2024 memang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. "Pemda berkomitmen untuk terus melakukan terobosan-terobosan agar target optimis peningkatan PAD yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 dapat tercapai," ujarnya.

Wabup juga mengakui bahwa kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD belum maksimal. Oleh karena itu, peran BUMD akan terus ditingkatkan agar lebih relevan dengan dinamika potensi daerah. Ini termasuk kemungkinan pengembangan unit usaha baru di sektor air minum, pangan lokal, serta jasa keuangan mikro yang bersentuhan langsung dengan pelaku ekonomi rakyat.

-

Pembangunan Infrastruktur dan Proyek Strategis Jadi Prioritas

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan upaya Pemkab Sumbawa untuk mewujudkan pembangunan, rehabilitasi, dan pemerataan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. "Ini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang tercantum dalam 45 program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029," jelasnya.

Selain itu, Pemkab Sumbawa akan memprioritaskan proyek-proyek strategis yang memiliki multiplier effect terhadap sektor riil. Contohnya adalah pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat, irigasi pertanian, dan infrastruktur penunjang kawasan produktif masyarakat.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan komitmen Pemkab Sumbawa untuk terus meningkatkan pencapaian kinerja tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. Salah satu indikator positifnya adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

"Keberhasilan ini harus terus menjadi motivasi penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," tegas Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, menutup paparannya dalam rapat paripurna tersebut. Rapat ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sumbawa, sejumlah OPD, serta para anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, menandai sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah. (AM)